Masyarakat sipil perlu
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Firman Noor menilai, partai yang menyatakan oposisi seperti PKS dan PAN akan sulit menjalankan peran check and balances dengan efektif. Apalagi jika Partai Gerindra dan Partai Demokrat resmi merapat ke kabinet pemerintah Jokowi-Ma'ruf.
"Tidak bisa hanya dalam satu track, harus dua track melibatkan masyarakat sipil, sehingga nanti seandainya nanti kebijakan yang kontroversial, seperti yang terjadi belakangan ini, masyarakat sipil bisa menyambutnya sehingga ada kerja sama yang aktif di antara partai-partai oposisi di parlemen dengan masyarakat banyak," kata Firman Noor kepada Republika.co.id, Ahad .
Baca Juga Di satu sisi, bergabungnya Demokrat dan Gerindra bisa diartikan sebagai sebuah rekonsiliasi. Namun di sisi lain ada banyak pendukung yang akan merasa disia-siakan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
LIPI: Hoaks, Kabar Maluku Amblas Jika Longsor Palung LautLIPI menyatakan kabar bahwa Maluku akan amblas jika ada longsor palung laut adalah hoaks.
Baca lebih lajut »
LIPI: Tidak benar Maluku ambles jika palung laut longsorPusat Penelitian Laut Dalam (P2LD) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan tidak benar bahwa posisi Maluku berada di tubir jurang dan akan ambles ...
Baca lebih lajut »
Ratusan Ikan Mati Mendadak di Maluku, LIPI Minta Tak Dikaitkan dengan GempaMenurut LIPI, ada berbagai kemungkinan yang bisa menyebabkan ikan-ikan dan biota laut itu mati terdampar. Apa saja?
Baca lebih lajut »
LIPI temukan produk pangan untuk cegah obesitas & stunting - ANTARA TV
Baca lebih lajut »
Periode Kedua, Jokowi Dinilai Ingin Rangkul Kawan dan LawanJokowi membutuhkan dukungan dari partai oposisi pada periode terakhirnya.
Baca lebih lajut »