Pembahasan APBD-Perubahan Pemprov Sulsel Belum Pasti

Indonesia Berita Berita

Pembahasan APBD-Perubahan Pemprov Sulsel Belum Pasti
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 31 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 51%

Pembahasan APBD-Perubahan Pemprov Sulsel Belum Pasti BangkitdariPandemi 75tahunmerdeka 8ukasindonews

, pihaknya belum mengagendakan tahapan selanjutnya untuk pembahasan Perubahan APBD.

"Kondisinya inikan masih pandemi. Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah bahwa sudah berakhir masa pandemi sehingga kemungkinan besar pergeseran anggaran refocusing dan realokasi masih terus bergerak. Sehingga masih dipertimbangkan dilanjutkan perubahan," lanjutnya. Selain itu, saat ini masih pembahasan KUA-PPAS Pokok 2021 juga sementara dilakukan. Kemungkinan kata dia, setelah tahapan ini selesai baru dilanjutkan pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2021.

"Kemudian yang kedua, kita masih membahas KUA PPAS Pokok 2021. Jadi mungkin setelah itu baru kita fokuskan ," tegas Edi.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pembahasan APBN dan APBD Harus Sesuai PancasilaPembahasan APBN dan APBD Harus Sesuai PancasilaPakar Pancasila, HM Jazir ASP meminta semua pihak mengehntikan perdebatan yang tidak perlu terkait Pancasila. Menurutnya...
Baca lebih lajut »

Pembahasan APBN dan APBD Harus Sesuai PancasilaPembahasan APBN dan APBD Harus Sesuai PancasilaPakar Pancasila, HM Jazir ASP meminta semua pihak mengehntikan perdebatan yang tidak perlu terkait Pancasila. Menurutnya...
Baca lebih lajut »

Soal Ganjil-Genap Sepeda Motor, Ini Kata Kadishub DKI |Republika OnlineSoal Ganjil-Genap Sepeda Motor, Ini Kata Kadishub DKI |Republika OnlineHingga saat ini belum ada perubahan terkait penerapan kembali sistem ganjil-genap.
Baca lebih lajut »

Pemprov DKI Tunggu Aplikasi Terapkan Denda Tak Bermasker Bayar Rp 1 JutaPemprov DKI Tunggu Aplikasi Terapkan Denda Tak Bermasker Bayar Rp 1 JutaDenda progresif bagi pelanggar PSBB transisi saat ini belum bisa diterapkan karena Pemprov DKI masih membuat aplikasi untuk mencatat para pelanggar.
Baca lebih lajut »

Pemprov DKI Cek Sertifikat Laik Fungsi Gedung KejagungPemprov DKI Cek Sertifikat Laik Fungsi Gedung KejagungSesuai aturan, pembaruan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dilakukan setiap lima tahun sekali. Namun Pemprov DKI belum bisa memastikan apakah Kejagung sudah memperbarui SLF.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-31 07:12:04