Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bersedia menjalankan saran Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan. Alasannya, tes yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN itu merupakan urusan internal KPK. Polhuk AdadiKompas YogiWistyo
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko mewakili pegawai KPK yang tidak lolos tes jumpa pers usai melaporkan dugaan malaadministrasi oleh pimpinan KPK dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan ke Ombudsman RI di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu . Pelaporan resmi berisi enam indikasi malaadministrasi yang dilakukan pimpinan KPK mulai dari penerbitan SK hingga prosesnya.
JAKARTA, KOMPAS — Perwakilan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menegaskan bahwa laporan yang diadukan ke Ombudsman RI terkait dugaan malaadministrasi dalam rangkaian tes wawasan kebangsaan. Para pegawai KPK punya hak untuk melapor ke Ombudsman karena dugaan malaadministrasi terkait dengan pelayanan publik.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan keberatan untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman Republik Indonesia terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Ghufron menyebutkan, ada 13 pokok keberatan KPK atas laporan akhir hasil pemeriksaan .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan Komisi III DPR Kecewa Eks Napi Korupsi Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMNEmir Moeis diketahui menjadi komisaris anak usaha BUMN PT Pupuk Iskandar Muda sejak Februari 2021.
Baca lebih lajut »
Eks Napi Korupsi Jadi Komisaris BUMN, Komisi III DPR Minta Dikaji UlangWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku kecewa dan menyayangkan adanya mantan koruptor yang diangkat menjadi Komisaris di perusahaan milik negara. Politikus...
Baca lebih lajut »
KPK Selidiki Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi BansosTerkait penyelidikan kerugian negara dalam kasus korupsi bansos covid-19, penyidik KPK sempat memeriksa Juliari Batubara pada Jumat (6/8) kemarin.
Baca lebih lajut »
KPK vs Ombudsman RI Gegara 75 Pegawai KPKOmbudsman RI dan KPK saling serang gegara polemik proses tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap 75 pegawai KPK. Siapa yang Anda dukung?
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Dorong Perbaikan Internal di Kejaksaan Usai Kasus Jaksa PinangkiArgumentasi Kejaksaan RI memecat Pinangki sambil menunggu status inkrah selama hampir dua bulan setelah vonis bersalah dinilai Hinca sangat lamban.
Baca lebih lajut »
Komisi IX: Prokes Hingga Saat Ini Belum Jalan |Republika OnlineJustru ketika kasus menurun, orang lengah dan melonggarkan prokesnya.
Baca lebih lajut »