Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku kecewa dan menyayangkan adanya mantan koruptor yang diangkat menjadi Komisaris di perusahaan milik negara. Politikus...
JAKARTA - Politikus PDIP, Emir Moeis resmi ditunjuk sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda sejak Februari 2021. Penunjukkan itu menuai kritik lantaran statusnya yang merupakan mantan terpidana korupsi.
Salah satu kritikan tersebut datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Dia mengaku kecewa dan menyayangkan adanya mantan koruptor yang diangkat menjadi Komisaris di perusahaan milik negara. Menurutnya, hal ini sangat berlawanan dengan prinsip good corporate governance di perusahaan dan mencederai nilai penting dari integritas.
"Rakyat di manapun juga pasti terluka nuraninya melihat mantan koruptor kok bisa jadi orang penting di BUMN? Komitmen pemberantasan korupsinya mana? Ini jelas tidak memenuhi syarat integritas dan jauh dari penerapan nilai-nilai Good Corporate Governance yang seharusnya menjadi prinsip utama BUMN," kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat .
"Karenanya, saya meminta kepada Pak Menteri untuk mengkaji ulang pengangkatan tersebut. Saya rasa masih banyak orang yang berkualitas, memiliki kemampuan, dan berintegritas untuk dijadikan seorang komisaris tanpa harus memiliki track record sebagai napi korupsi," ujarnya. Sahroni juga mengingatkan bahwa seharusnya seorang mantan koruptor tidak lagi diberikan kesempatan menjadi pejabat negara."Prinsip penegakkan hukum itu salah satunya adalah memberikan efek jera. Jika sudah jadi napi saja masih bisa dapat jabatan, di mana letak efek jeranya? Kasihan para penegak hukum kita seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian dll yang telah berusaha keras memberantas korupsi, namun efeknya tidak dirasakan," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Catatan Komisi X DPR Soal Polemik Pengadaan Laptop Chromebook KemendikbudAnggota Komisi X D, Ledia Hanifa, menyampaikan sejumlah catatan ihwal rencana pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Seleksi Anggota BPK, Komisi XI DPR Minta Fatwa ke MAKomisi XI DPR meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA) terkait seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR: Pemda Agar Perkuat Tim Khusus Testing dan TracingKomisi II DPR RI meminta pemda untuk memperkuat tim khusus testing dan tracing untuk menekan laju penularan virus Covid-19.
Baca lebih lajut »
Lebih Mudah Kroscek, Komisi II DPR Usul Vaksinasi Pakai E-KTPWakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat surat edaran dan dikoordinasikan ke semua instansi. Wakil Ketua...
Baca lebih lajut »
Busyro Muqoddas Surati Komisi Yudisial Kritik Proses Seleksi Calon Hakim AgungBusyro Muqoddas menilai proses seleksi yang dilakukan KY tidak sepenuhnya dijalankan secara transparan, akuntabel dan partisipatif.
Baca lebih lajut »