Justru ketika kasus menurun, orang lengah dan melonggarkan prokesnya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, protokol kesehatan merupakan tindakan paling nyata menghindari potensi penularan Covid-19. Namun, meskipun sudah disosialisasikan sejak awal pandemi, hal tersebut masih belum sempurna dijalankan oleh semua pihak.
Protokol kesehatan, kata Melki, merupakan perilaku baru manusia yang mau tidak mau harus dijalankan di tengah pandemi. Namun, justru sebaliknya, ada kecenderungan orang-orang akan sedikit melonggarkan prokesnya ketika kasus infeksi Covid-19 menurun. Jika masyarakat tak disiplin dalam menerapkan prokes, bukan tidak mungkin kasus infeksi Covid-19 akan kembali meningkat. Imbasnya, pemerintah terpaksa kembali melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perang Baliho Para Politikus Dinilai Justru Bikin Masyarakat MuakPara politikus, dari Puan hingga AHY, mulai memasang baliho. Apakah baliho masih relevan?
Baca lebih lajut »
Raditya Dika Kadang Merasa Kucing Justru jadi MajikannyaRaditya Dika membagikan alasannya menjadikan kucing sebagai teman hidup, dan dia mengatakan bahwa hal itu turut dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya yang sejak ia kecil sudah memelihara anak bulu.
Baca lebih lajut »
Komisi Kejaksaan Bantah Alasan Jaksa Pinangki Dipecat Tak Hormat karena Desakan Publik - Tribunnews.comKetua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak membantah alasan jaksa pinangki dipecat tak hormat karena desakan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR: Pemda Agar Perkuat Tim Khusus Testing dan TracingKomisi II DPR RI meminta pemda untuk memperkuat tim khusus testing dan tracing untuk menekan laju penularan virus Covid-19.
Baca lebih lajut »
Lebih Mudah Kroscek, Komisi II DPR Usul Vaksinasi Pakai E-KTPWakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat surat edaran dan dikoordinasikan ke semua instansi. Wakil Ketua...
Baca lebih lajut »
Eks Napi Korupsi Jadi Komisaris BUMN, Komisi III DPR Minta Dikaji UlangWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku kecewa dan menyayangkan adanya mantan koruptor yang diangkat menjadi Komisaris di perusahaan milik negara. Politikus...
Baca lebih lajut »