Pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS menimbulkan pro dan kontra karena setiap poinnya dianggap multitafsir. RUUPKS kekerasanseksual
Saat ini pemerintah masih memiliki tugas besar untuk menangani kasus kekerasan seksual, mengingat belum ada payung hukum yang jelas untuk mengedepankan hak-hak perempuan.
Salah satu hal penyebab sulitnya proses pengesahan RUU PKS ini yaitu karena kultur kekerasan sudah sangat mengakar dan sulit untuk dituntaskan apalagi bila terjadi di lingkungan rumah tangga, atau lingkungan kerja yang melibatkan kekuasaan tertentu, dan lingkungan lainnya yang rentan untuk para korban melawan dan melaporkan kejadian kekerasan tersebut. Padahal jika RUU PKS ini disahkan akan menjadi jalan keluar bagi masalah kesetaraan gender, perlindungan korban, dan keadilan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua Baleg Setuju Amdal tak Dihilangkan dalam RUU Ciptaker |Republika OnlineKetua Baleg menyatakan izin lingkungan terintegrasi dalam perizinan usaha.
Baca lebih lajut »
RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Jeli Melihat Perkembangan ITE DuniaRUU PDP harus melihat dengan jeli pesatnya perkembangan ITE dunia masa depan. Jangan sampai UU direvisi berkali-kali. RUUPerlindunganDataPribadi
Baca lebih lajut »
Miliaran Data Bocor, Legislator Ingatkan Urgensi RUU PDP |Republika OnlineLegislator menyebut selama 1,5 dekade terakhir, ada miliaran data yang bocor.
Baca lebih lajut »
DPR Desak Pasal Terkait Sentralisasi di RUU Ciptaker DiubahDPR Desak Pasal Terkait Sentralisasi di RUU Ciptaker Diubah. DPR minta pemerintah melakukan rekonstruksi terhadap seluruh pasal-pasal yang berkaitan dengan urusan pemerintah pusat dan daerah yang ada di RUU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Politikus PDIP: Jangan-jangan yang Buat RUU Ciptaker SwastaPolitikus PDIP, Arteria Dahlan menyoroti kewenangan pemerintah daerah yang diambil pemerintah pusat dalam RUU Ciptakerja tersebut.
Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja Dinilai Percepat Pemulihan Ekonomi IndonesiaWorld Bank Indonesia menilai omnibus law RUU Cipta Kerja diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia
Baca lebih lajut »