Kasus polisi memeras warga negara asing dari Malaysia memasuki tahap banding. Sejumlah pihak mengingatkan Polri untuk juga melanjutkan proses pidananya.
) sejak akhir Desember 2024 hingga Minggu , tergambar kasus yang memalukan wajah Indonesia di mata internasional ini terjadi ketika berlangsung salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara. Festival musik bernama Djakarta Warehouse Project 2024 itu digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, 13-15 Desember 2024.
Selain Donald, dua polisi yang dikenai sanksi PTDH ialah Ajun Komisaris Besar Malvino Edward Yusticia, Kepala Subdirektorat 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, dan Ajun Komisaris Yudhy Triananta Syaeful, Perwira Unit 1 Unit 3 Subdirektorat 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Atas putusan Komisi Kode Etik Polri itu, baik Donald, Malvino, maupun Yudhy mengajukan banding.Dalam prosedur etik, pelanggar akan diminta menyiapkan pembelaan dengan waktu maksimal 21 hari.
Kita menghargai proses etik yang berlangsung, tetapi kita juga menggarisbawahi harapan Kompolnas dan Komisi III DPR yang meminta kasus pidananya juga diproses Polri. Kita berkepentingan untuk terus mengawal kasus ini karena dimensi internasional dan skala banyaknya polisi yang terlibat dalam kasus ini. Semakin cepat kasus ini selesai, semakin cepat pula citra Indonesia pulih di mata internasional.
Selain Donald, dua polisi yang dikenai sanksi PTDH ialah Ajun Komisaris Besar Malvino Edward Yusticia, Kepala Subdirektorat 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, dan Ajun Komisaris Yudhy Triananta Syaeful, Perwira Unit 1 Unit 3 Subdirektorat 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Atas putusan Komisi Kode Etik Polri itu, baik Donald, Malvino, maupun Yudhy mengajukan banding.Dalam prosedur etik, pelanggar akan diminta menyiapkan pembelaan dengan waktu maksimal 21 hari.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar Hukum Kritik Langkah KPK dalam Proses Hukum Hasto KristiyantoSesi FGD membahas tindakan KPK terhadap Hasto Kristiyanto dan asisten pribadinya, Kusnadi. Para ahli menyoroti ketidaksesuaian prosedur dalam pemeriksaan dan penyitaan.
Baca lebih lajut »
Polri Belum Pastikan Proses Pidana bagi Polisi Pemeras Penonton DWPKompolnas mengingatkan, proses pidana tak kalah penting dari proses etik yang sudah dijalankan Polri pada para polisi pemeras penonton konser DWP.
Baca lebih lajut »
Keberatan Digugat PKPU, Bukalapak Siapkan Langkah Hukum LanjutanPT Bukalapak menanggapi gugatan PKPU oleh PT Harmas Jalesveva, menegaskan tidak memiliki utang jatuh tempo dan optimis proses hukum akan berjalan adil.
Baca lebih lajut »
Kapolrestabes Semarang Pastikan Proses Hukum Dua Anggotanya yang Memeras Warga SipilJPNN.com : Polrestabes Semarang memastikan dua orang anggotanya yang melakukan tindak pemerasan terhadap warga sipil akan diproses pidana maupun secara kode
Baca lebih lajut »
Kompolnas Pantau Perkembangan Kasus Pemerasan Eks Kasat Reskrim JakselKompolnas memantau proses penanganan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan eks Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Gufron Mabruri, anggota Kompolnas, menyatakan bahwa perbedaan pernyataan kepolisian dan kuasa hukum tersangka perlu dibuktikan dalam proses hukum. Kompolnas memastikan proses penanganannya dilakukan secara akuntabel dan transparan, dan akan memastikan proses hukum dijalankan sesuai aturan, baik secara etik maupun pidana.
Baca lebih lajut »
¡Penembakan Bos Rental Mobil: TNI AL Pastikan Proses Hukum Transparan!TNI AL berkomitmen untuk mengungkap kasus penembakan bos rental mobil dengan transparan. Proses hukum yang telah dilakukan meliputi penahanan tersangka, rekonstruksi adegan penembakan, dan pemeriksaan saksi.
Baca lebih lajut »