KPK tengah menelusuri anggaran pemerintah yang digunakan untuk aktivitas influencer. Indonesian Corruption Watch ( menyebut aktivitas influencer menelan dana Rp90,45 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi tengah menelusuri anggaran pemerintah yang digunakan untuk aktivitas influencer. Indonesian Corruption Watch menyebut aktivitas influencer menelan dana Rp90,45 miliar.
"Kita sedang cermati ada tidaknya kebenaran tersedianya anggaran itu," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Senin . Nawawi mengatakan, sudah menjadi tugas Lembaga Antirasuah untuk mengawasi setiap penggunaan anggaran. Khususnya yang menjadi isu publik. Tugas itu juga telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Sehingga tak menutup kemungkinan KPK akan melakukan kajian dan penyelidikan.
"Hukumnya menjadi wajib bagi KPK untuk memperhatikan isu-isu pemberantasan korupsi yang menjadi pembicaraan masyarakat. Termasuk soal isu kucuran dana untuk influencer ini," ujar Nawawi. Sebelumnya, ICW menyebut pemerintah pusat menggunakan anggaran Rp90,45 miliar untuk aktivitas influencer pada 2017-2020. Aktivitas influencer digunakan pada sejumlah kementerian. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengadakan 22 paket aktivitas influencer. Kementerian ini tertinggi dalam pengadaan program tersebut dengan nilai paket Rp77,6 miliar.Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan total 12 pengadaan jasa influencer senilai Rp1,6 miliar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Pantengi Anggaran Pemerintah untuk Menyewa InfluencerKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memantengi anggaran pemerintah untuk menyewa influencer.
Baca lebih lajut »
KPK Awasi Dugaan Duit Negara Mengalir ke InfluencerWakil Ketua KPK Nawawi Pamolango mengatakan lembaganya wajib mengawasi isu yang tengah disoroti masyarakat.
Baca lebih lajut »
Legislator Dorong KPK Selidiki Penggunaan |em|Influencer|/em| |Republika OnlineNasional Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto : Pemerintah yang menggunakan anggaran untuk menggunakan jasa influencer dan buzzer perlu diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Buxxer Influencer KPK
Baca lebih lajut »
ICW Desak KPK Ikut Usut Kebakaran Gedung Kejaksaan AgungICW mendesak KPK untuk turut menyelidiki penyebab kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung.
Baca lebih lajut »
ICW Desak KPK Turut Usut Kebakaran Gedung Kejaksaan AgungPengusutan oleh KPK penting untuk memastikan kebakaran tersebut murni kecelakaan atau justru telah direncanakan pihak tertentu.
Baca lebih lajut »
Kejagung Terbakar, KPK Diminta Turun TanganJangan sampai kebakaran dijadikan dalih untuk menghentikan upaya pembongkaran skandal korupsi. Hal itu ditegaskan ICW yang mendesak KPK untuk menyelidiki penyebab kebakaran.
Baca lebih lajut »