Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memantengi anggaran pemerintah untuk menyewa influencer.
TEMPO.CO, Jakarta - 'Kami sedang cermati ada tidaknya kebenaran tersedianya anggaran itu,' kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, lewat keterangan tertulis, Ahad, 23 Agustus 2020.Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk pemengaruh sebesar Rp 90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019. Data ini diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik .
Nawawi mengatakan sebagai lembaga antikorupsi, lembaganya wajib memonitor isu yang berkembang di masyarakat.Salah satunya mengenai isu anggaran pemerintah untuk influencer ini. Nawawi mengatakan tugas monitoring itu ada dalam undang-undang KPK.'Tentu saja cara kerja KPK menyikapi informasi tersebut tidak harus disampaikan secara terbuka,' kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
ICW Desak KPK Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Kejaksaan AgungICW mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki penyebab terbakarnya Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung)...
Baca lebih lajut »
ICW Desak KPK Ikut Usut Kebakaran Gedung Kejaksaan AgungICW mendesak KPK untuk turut menyelidiki penyebab kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung.
Baca lebih lajut »
KPK Awasi Dugaan Duit Negara Mengalir ke InfluencerWakil Ketua KPK Nawawi Pamolango mengatakan lembaganya wajib mengawasi isu yang tengah disoroti masyarakat.
Baca lebih lajut »
Kejagung Terbakar, KPK Diminta Turun TanganJangan sampai kebakaran dijadikan dalih untuk menghentikan upaya pembongkaran skandal korupsi. Hal itu ditegaskan ICW yang mendesak KPK untuk menyelidiki penyebab kebakaran.
Baca lebih lajut »
Pimpinan KPK Minta Publik Tak Berspekulasi soal Kebakaran Gedung KejagungMenurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, saat ini penyebab kebakaran masih 'gelap'. Untuk itu, segala spekulasi bermunculan.
Baca lebih lajut »
Soal Kasus Pemerasan 64 Kepsek di Inhu, KPK dan Kejagung Jangan BertengkarKPK dan Kejagung jangan silang pendapat soal siapa yang lebih ideal menangani kasus pemerasan 64 kepala sekolah di Indragiri Hulu, Riau, yang melibatkan oknum jaksa. Berkoordinasilah yang baik. Pemerasan64KepsekdiInhu
Baca lebih lajut »