KPK sita dokumen perjalanan ke Jepang kasus wali kota Medan

Indonesia Berita Berita

KPK sita dokumen perjalanan ke Jepang kasus wali kota Medan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 30 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 78%

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen perjalanan ke Jepang dari hasil penggeledahan dalam penyidikan kasus penerimaan suap terkait proyek dan ...

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita dokumen perjalanan ke Jepang dari hasil penggeledahan dalam penyidikan kasus penerimaan suap terkait proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 Tengku Dzulmi Eldin .

"Tim masuk ke ruangan wali kota, ruang protokoler, dan beberapa ruangan lain yang relevan karena di ruangan tersebut diduga terdapat bukti yang terkait perkara ini," kata Febri.KPK pada Rabu menetapkan Dzulmi sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan 2014-2015 dan 2016-2021.

Keluarga Tengku Dzulmi bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas. Di masa perpanjangan tersebut mereka didampingi oleh Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan, yaitu Syamsul Fitri Siregar.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kasus Suap Wali Kota Medan, Biaya Pelesir ke Jepang hingga Ajudan Nyaris Tabrak Tim KPKKasus Suap Wali Kota Medan, Biaya Pelesir ke Jepang hingga Ajudan Nyaris Tabrak Tim KPKKPK menetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Kepala Bagian Protokoler Syamsul Fitri Siregar, dan Kepala Dinas PUPR Isa Ansyari sebagai tersangka.
Baca lebih lajut »

Antisipasi Revisi UU KPK Berlaku, KPK Siapkan Peraturan KomisiAntisipasi Revisi UU KPK Berlaku, KPK Siapkan Peraturan KomisiKetua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya akan mengundang Direkorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM ke kantornya hari ini,
Baca lebih lajut »

Awalnya Ingin Jemput Duit Kekurangan Biaya ke Jepang, Wali Kota Medan Tercokok KPK - Tribunnewswiki.comAwalnya Ingin Jemput Duit Kekurangan Biaya ke Jepang, Wali Kota Medan Tercokok KPK - Tribunnewswiki.comSyamsul menghubungi Aidiel Putra Pratama, Ajudan Eldin dan menyampaikan keperluan dana sekitar Rp800-900 juta untuk menutupi pengeluaran di Jepang
Baca lebih lajut »

Ketua KPK Dianggap Salah Memahami Posisi Pimpinan KPK di UU KPK yang BaruKetua KPK Dianggap Salah Memahami Posisi Pimpinan KPK di UU KPK yang BaruSiapa pun yang terpilih menjadi pimpinan KPK, maka fungsi, tugas, dan wewenang yang melekat pada jabatan KPK itu akan tetap ada.
Baca lebih lajut »

UU Baru Kurang Jelas, KPK Bakal Terbitkan Peraturan KomisiUU Baru Kurang Jelas, KPK Bakal Terbitkan Peraturan KomisiDiharapkan Joko Widodo menerbitkan Perpu KPK setelah dilantik sebagai presiden untuk periode kedua pada 20 Oktober nanti. UUKPK
Baca lebih lajut »

Gubsu Edy Doakan Wali Kota Medan Tegar Hadapi Kasus di KPKGubsu Edy Doakan Wali Kota Medan Tegar Hadapi Kasus di KPKGubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengaku prihatin OTT KPK Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin. Dia mendoakan Eldin agar tegar menghadapi proses hukum di KPK. OTTKPK WaliKotaMedan
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-07 13:04:34