KPK meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membenahi tata kelola pemerintahannya, salah satunya aspek pencatatan aset. KPK memberikan 6 rekomendasi kepada Anies. Apa itu? KPK AniesBaswedan
membenahi tata kelola pemerintahannya, salah satunya aspek pencatatan aset. KPK memberikan 6 rekomendasi kepada Anies.
Rapat monev diselenggarakan di Kantor Gubernur Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Agustus 2020. Hadir dalam pertemuan tersebut selain Gubernur DKI Jakarta adalah Sekretaris Daerah , Inspektur, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Menurutnya, Anies perlu mengevaluasi peraturan daerah yang berkaitan dengan keringanan pajak dan penghapusan piutang pajak. KPK, sebut dia, juga meminta Anies mengevaluasi peraturan yang tumpang tindih."Hal ini perlu untuk menghindari kemungkinan fraud atau conflict of interest yang menyertai penerbitan aturan tersebut," jelasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Nilai Rata-rata 49 Persen ke DKI soal Pencegahan KorupsiKPK merekomendasikan enam hal kepada Gubernur Anies Baswedan terkait program koordinasi pencegahan korupsi di ibu kota.
Baca lebih lajut »
KPK Telusuri Aliran Dana dalam Kasus Proyek Fiktif Waskita Karya'Penyidik masih tetap melakukan pendalaman terkait dengan dugaan adanya aliran uang kepada berbagai pihak dari para subkon fiktif,'
Baca lebih lajut »
KPK Cecar GM Waskita Beton Precast soal Dugaaan Subkontraktor FiktifPemeriksaan Dwi dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman.
Baca lebih lajut »
SOP Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Masih Digodok |Republika OnlineRapat SOP pengalihan pegawai KPK sebagai ASN dilakukan Jumat ini.
Baca lebih lajut »
Anies: Tunjukkan Kebijakan Saya yang Intoleran-DiskriminatifGubernur DKI Anies Baswedan menantang siapa saja untuk menunjukkan kebijakan dirinya yang intoleran dan diskriminatif selama memimpin ibu kota.
Baca lebih lajut »
ICW Sayangkan MA Tak Terima PK KPK dalam Perkara Syafruddin TemenggungICW menyayangkan putusan MA yang tidak menerima upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan KPK.
Baca lebih lajut »