Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi menyampaikan, Mahkamah Agung (MA) telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) khusus untuk ...
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi saat konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin . ANTARA/Bayu Saputra
Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyampaikan, Mahkamah Agung telah membentuk Kelompok Kerja khusus untuk membahas rencana transisi Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA. Selama proses pembahasannya, Heru mengatakan, Kemenkeu terus mendukung serta menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan dalam peralihan Pengadilan Pajak.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bappebti dan Kemenkeu Kembali Duduk Bareng Bahas Pajak Kripto, Bakal Turun?Bappebti telah menyampaikan permohonan kepada Kementerian Keuangan soal kebijakan pajak kripto. Sejauh ini telah dilaksanakan dua kali rapat antara Bappebti dan pihak Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »
Kemenkeu Sudah Kumpulkan Rp 24,12 T dari Pajak Kripto-Fintech, Ini RinciannyaPemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 24,12 triliun hingga 30 April 2024.
Baca lebih lajut »
Pajak Cerai dari Kemenkeu Tak Jaminan Kas Negara Kebanjiran UangADB meragukan efektifitas Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan dibentuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca lebih lajut »
Masuk Jadi 7 Kontributor Pajak Terbesar, BUMI Raih Penghargaan KemenkeuEmiten tambang batu bara, PT Bumi Resources Tbk (BUMI), menyabet penghargaan sebagai Perusahaan Wajib Pajak dengan kontribusi terbesar.
Baca lebih lajut »
Masuk 7 Wajib Pajak Terbaik 2023, BUMI dapat penghargaan DJP KemenkeuEmiten pertambangan batu bara nasional PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, sebagai ...
Baca lebih lajut »
Cari Tambahan Pemasukan, Pemerintah Kejar Pajak dari Perusahaan MultinasionalDengan diterapkannya Pajak Minimum Global, insentif pajak sebagai 'pemanis' investasi menjadi tidak lagi efektif.
Baca lebih lajut »