Masuk 7 Wajib Pajak Terbaik 2023, BUMI dapat penghargaan DJP Kemenkeu

Indonesia Berita Berita

Masuk 7 Wajib Pajak Terbaik 2023, BUMI dapat penghargaan DJP Kemenkeu
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 33 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 78%

Emiten pertambangan batu bara nasional PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, sebagai ...

Stockpile PT Kaltim Prima Coal , anak usaha PT Bumi Resources Tbk., di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. ANTARA/HO-BUMI

Jakarta - Emiten pertambangan batu bara nasional PT Bumi Resources Tbk mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai wajib pajak dengan kontribusi terbesar sekaligus masuk dalam daftar 7 Wajib Pajak Terbaik pada tahun 2023. Adika menggarisbawahi komitmen untuk mengoptimalkan kontribusi dalam mendukung pendanaan pembangunan melalui setoran pajak yang disiplin.

Untuk diketahui, BUMI menjadi satu-satunya emiten sektor pertambangan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa. Unit kerja ini merupakan satu dari sembilan unit kerja yang dimiliki Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bumi Resources Masuk 7 Perusahaan Wajib Pajak Terbaik versi DJP KemenkeuBumi Resources Masuk 7 Perusahaan Wajib Pajak Terbaik versi DJP KemenkeuPT Bumi Resources Tbk (BUMI) berhasil meraih penghargaan sebagai Perusahaan Wajib Pajak yang memberikan kontribusi terbesar ke negara tahun 2023.
Baca lebih lajut »

DJP Gandeng Kantor Pajak Australia demi Genjot Kepatuhan Pajak KriptoDJP Gandeng Kantor Pajak Australia demi Genjot Kepatuhan Pajak KriptoDirektur Perpajakan Internasional DJP, Mekar Satria Utama menuturkan, meski aset kripto relatif baru, kebutuhan untuk memastikan perpajakan yang adil tetap penting.
Baca lebih lajut »

Pemerintah Sudah Kantongi Rp 112 Miliar Pajak Transaksi Kripto pada 2024Pemerintah Sudah Kantongi Rp 112 Miliar Pajak Transaksi Kripto pada 2024Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan telah memungut pajak transaksi aset kripto sebesar Rp112 miliar selama 2024.
Baca lebih lajut »

DJP Dinilai Tidak Sepenuhnya Melakukan Pembinaan pada Wajib PajakDJP Dinilai Tidak Sepenuhnya Melakukan Pembinaan pada Wajib PajakJPNN.com : Ahli hukum pajak menilai bahwa DJP tidak sepenuhnya melakukan pembinaan pada wajib pajak.
Baca lebih lajut »

DJP: Penerimaan pajak di tiga provinsi capai Rp3,56 triliunDJP: Penerimaan pajak di tiga provinsi capai Rp3,56 triliunKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) mencatat realisasi penerimaan pajak ...
Baca lebih lajut »

DJP Diduga Punya Pasal Favorit untuk Menekan Wajib PajakDJP Diduga Punya Pasal Favorit untuk Menekan Wajib PajakJPNN.com : Saksi ahli menilai DJP memiliki pasal favorit untuk menekan wajib pajak. Simak selengkapnya
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-19 08:22:23