ADB meragukan efektifitas Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan dibentuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Foto: Kantor Wilayah Pajak Jakarta Selatan bekerjasama dengan Transmedia membuka layanan pelaporan SPT tahunan pajak di gedung Bank Mega , Kamis . Ekonom Utama Departemen Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional Bank Pembangunan Asia Arief Ramayandi meragukan efektifitas Badan Penerimaan Negara yang akan dibentuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia mengatakan belum ada bukti pembentukan Badan Penerimaan Negara bisa mendongkrak penerimaan.
"Belum ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa pemisahan BPN itu akan serta merta mendorong penerimaan negara," kata Arief saat acara Asian Development Outlook 2024 Discussion di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis, .Arief menilai pemisahan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari Kemenkeu hanya memisahkan kewenangan. Dengan demikian, Kementerian Keuangan bisa lebih fokus dalam membuat kebijakan fiskal, sementara BPN bisa berfokus mengumpulkan penerimaan negara.
"Kalau dipisah itu keuntungannya BPN tidak perlu khawatir tentang kebijakan fiskal, jadi mereka bisa fokus meningkatkan dan memungut penerimaan negara," katanya. Sebagaimana diketahui, pembentukan BPN merupakan visi-misi yang telah dilontarkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sejak masa kampanye Pilpres 2024. Saat ini, pembentukan BPN juga sudah masuk ke dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 2025.Dalam dokumen RKP Tahun 2025 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas, BPN diberi nama sebagai Badan Otorita Penerimaan Negara.
Dalam dokumen itu, pemerintah menganggap, pembenahan kelembagaan perpajakan melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara untuk meningkatkan tax ratio dapat juga menyediakan ruang belanja yang memadai dalam APBN untuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Prabowo Presiden Terpilih, Pajak Sah Cerai Dari Kemenkeu!Ada Badan Otorita Penerimaan Negara, Tax Ratio Ditarget Naik ke 12%.
Baca lebih lajut »
Spanyol dan Negara-Negara Eropa Ini Pertimbangkan Mengakui Negara PalestinaJPNN.com : Sejumlah negara anggota Uni Eropa mempertimbangkan rencana untuk mengakui negara Palestina pada 21 Mei
Baca lebih lajut »
Masuk Jadi 7 Kontributor Pajak Terbesar, BUMI Raih Penghargaan KemenkeuEmiten tambang batu bara, PT Bumi Resources Tbk (BUMI), menyabet penghargaan sebagai Perusahaan Wajib Pajak dengan kontribusi terbesar.
Baca lebih lajut »
Masuk 7 Wajib Pajak Terbaik 2023, BUMI dapat penghargaan DJP KemenkeuEmiten pertambangan batu bara nasional PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, sebagai ...
Baca lebih lajut »
Bumi Resources Masuk 7 Perusahaan Wajib Pajak Terbaik versi DJP KemenkeuPT Bumi Resources Tbk (BUMI) berhasil meraih penghargaan sebagai Perusahaan Wajib Pajak yang memberikan kontribusi terbesar ke negara tahun 2023.
Baca lebih lajut »
Kemenkeu Kantongi Rp 112 M dari Pajak Kripto Sejak Awal 2024Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo melaporkan, total penerimaan pajak kripto tahun 2024 mencapai Rp 112 miliar.
Baca lebih lajut »