Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 24,12 triliun hingga 30 April 2024.
Jumat, 17 Mei 2024 11:37 WIB Jumlah itu berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik , pajak kripto , pajak fintech dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah .
Khusus PMSE, sampai April 2024 pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Jumlah tersebut termasuk enam penunjukan baru, satu pembetulan dan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE.Penunjukan baru di April 2024 yaitu Tradeshift Holdings, Inc., Ahrefs Pte. Ltd., Amazon EU S.à r.l., Evernote Corporation, Lemon Squeezy LLC, dan Posit Software, PBC. Pembetulan yaitu Alexa Internet serta pencabutan yaitu Aleepic Games International S.a r.l., Bertrange, Root Branch.
Pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,02 triliun sampai April 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan 2023, dan Rp 470,18 miliar penerimaan 2024. Pajak tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 696,78 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 244,4 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,08 triliun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pajak Cerai dari Kemenkeu Tak Jaminan Kas Negara Kebanjiran UangADB meragukan efektifitas Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan dibentuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca lebih lajut »
Masuk Jadi 7 Kontributor Pajak Terbesar, BUMI Raih Penghargaan KemenkeuEmiten tambang batu bara, PT Bumi Resources Tbk (BUMI), menyabet penghargaan sebagai Perusahaan Wajib Pajak dengan kontribusi terbesar.
Baca lebih lajut »
Masuk 7 Wajib Pajak Terbaik 2023, BUMI dapat penghargaan DJP KemenkeuEmiten pertambangan batu bara nasional PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, sebagai ...
Baca lebih lajut »
Bappebti dan Kemenkeu Kembali Duduk Bareng Bahas Pajak Kripto, Bakal Turun?Bappebti telah menyampaikan permohonan kepada Kementerian Keuangan soal kebijakan pajak kripto. Sejauh ini telah dilaksanakan dua kali rapat antara Bappebti dan pihak Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »
Prabowo-Gibran Bakal Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Bamsoet Buka SuaraJPNN.com : Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet buka suara menanggapi rencana Prabowo-Gibran memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, simak penjelasannya
Baca lebih lajut »
Diprotes Pengusaha, Kemenkeu Bakal Evaluasi Pajak KriptoSejumlah pengusaha kripto meminta pemerintah mengkaji ulang pengenaan pajak kripto.
Baca lebih lajut »