Ketua Dewan Guru Besar UI Prof. Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, sejumlah hal menyebabkan Indonesia mengalami krisis konstitusi.
menyoroti sikap anggota DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia dan ambang batas pencalonan kepala daerah.
Menurut dia, tingkah-polah tercela yang diperlihatkan para anggota DPR dengan menganulir putusan MK, merupakan perwujudan kolusi dan nepotisme. 2. Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan mengabaikan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024 sehari setelah diputuskan, nyata-nyata DPR sangat mencederai sikap kenegarawanan yang dituntut dari para wakil rakyat.
Perguruan Tinggi Indonesia Darurat Guru Besar UI Indonesia Indonesia Darurat Indonesia Darurat
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Abaikan Putusan MK, Dewan Guru Besar UI: Krisis Konstitusi Ancam Masa Depan Demokrasi IndonesiaDewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menyebut bahwa Indonesia menghadapi krisis konstitusi yang berbahaya usai DPR dinilai mengabaikan putusan MK.
Baca lebih lajut »
Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Sebut DPR Khianati KonstitusiDewan Guru Besar Universitas Indonesia menyebut DPR RI secara arogan dan vulgar mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi
Baca lebih lajut »
Revisi UU Pilkada Tak Sesuai Putusan MK, Guru Besar UI Sebut DPR PengkhianatDewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI), menyikapi dengan keras Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada
Baca lebih lajut »
Guru Besar Universitas Indonesia Indonesia dalam Bahaya OtoritarianismeDGB UI meminta semua pihak mencermati beberapa hal Pertama bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua termasuk semua lembaga negara
Baca lebih lajut »
Desak Hentikan Revisi UU Pilkada, Dewan Guru Besar UI: Wibawa Negara Bakal RuntuhJPNN.com : Dewan Guru Besar UI mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan revisi UU Pilkada.
Baca lebih lajut »
Dewan Guru Besar UI: Hentikan revisi UU PilkadaDewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia mendesak pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah untuk menghentikan revisi Undang-Undang Pemilihan ...
Baca lebih lajut »