JPNN.com : Dewan Guru Besar UI mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan revisi UU Pilkada.
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Guru Besar Universitas Indonesia mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang saat ini tinggal menunggu disahkan dalam sidang paripurna DPR di Jakarta , Kamis.
“Pembahasan revisi UU Pilkada dengan mengabaikan Putusan MK Nomor 60 dan Putusan MK Nomor 70 sehari setelah diputuskan, nyata-nyata DPR sangat menciderai sikap kenegarawanan yang dituntut dari para wakil rakyat,” kata Ketua DGB UI Prof Harkristuti Harkrisnowo membacakan sikap pernyataan DGB UI saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
“Konsekuensi yang tak terelakkan adalah runtuhnya kewibawaan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, dan hukum akan merosot ke titik nadir bersamaan dengan runtuhnya kepercayaan masyarakat,” kata guru besar ilmu hukum yang menyampaikan pernyataan sikap DGB UI itu.
UU Pilkada UI Guru Besar UI Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewan Guru Besar UI: Hentikan revisi UU PilkadaDewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia mendesak pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah untuk menghentikan revisi Undang-Undang Pemilihan ...
Baca lebih lajut »
Revisi UU Pilkada Tak Sesuai Putusan MK, Guru Besar UI Sebut DPR PengkhianatDewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI), menyikapi dengan keras Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada
Baca lebih lajut »
DPR Abaikan Putusan MK, Dewan Guru Besar UI: Krisis Konstitusi Ancam Masa Depan Demokrasi IndonesiaDewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menyebut bahwa Indonesia menghadapi krisis konstitusi yang berbahaya usai DPR dinilai mengabaikan putusan MK.
Baca lebih lajut »
Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Sebut DPR Khianati KonstitusiDewan Guru Besar Universitas Indonesia menyebut DPR RI secara arogan dan vulgar mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi
Baca lebih lajut »
Dewan Guru Besar UI Tegaskan Putusan MK Bersifat Final dan MengikatBadan Legislasi (Baleg) DPR RI yang berupaya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas suara pencalonan di pilkada
Baca lebih lajut »
Baleg DPR tepis RUU Pilkada untuk jegal parpol tertentu pada pilkadaWakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi menepis tudingan bahwa materi muatan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang disetujui dalam ...
Baca lebih lajut »