Partai Demokrat tetap sepakat bahwa Revisi UU KPK bertujuan untuk memperkuat KPK.
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki .embed { padding :10px 0; border-top:1px dotted #c0c0c0; border-left:none; border-right:none; width:100%; } .embed span{ background:#f0f0f0; font-size:11px; font-weight:bold; padding:3px 6px; margin-bottom:3px; margin-right:3px; } .embed input{ display:block; width:92%; font-color:#c0c0c0; font-size:10px; border:none; padding:2px; background:#f0f0f0; } .wrap-shared span { padding:0; margin:0; background:none} .
"> Tweet Share REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan menjelaskan, Partai Demokrat akan mempelajari dahulu jika nantinya Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait Revisi UU KPK. Rencana Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu mendapatkan tanggapan beragam dari sejumlah DPR.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Demokrat Nilai Belum Ada Urgensi Jokowi Terbitkan Perpu KPKWakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menilai belum ada urgensi Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu KPK.
Baca lebih lajut »
Dukung UU KPK Hasil Revisi, Demokrat Nilai Perppu Tak Ada Urgensinya'Kami melihat, silahkan saja (Presiden menerbitkan Perppu KPK). Tapi, kami melihat, tidak ada urgensinya,' ujar Syarief.
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Jokowi Bisa Lakukan 2 Hal jika Ditentang PartaiPengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, wacana penerbitan Perppu KPK oleh Jokowi akan mendapat perlawanan.
Baca lebih lajut »
MK Tolak Uji Materi jika Revisi UU KPK Belum Bernomor hingga Waktu yang DitentukanMK menilai, obyek gugatan yang diajukan para pemohon belum jelas karena UU yang dimaksud belum memiliki nomor dan tahun.
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Tetap Berharap Jokowi Terbitkan Perppu KPKMenerbitkan Perppu KPK merupakan tindakan salah secara hukum, tetapi mahasiswa tetap berharap Jokowi terbitkan Perppu.
Baca lebih lajut »
PDIP Siap Pasang Badan Untuk Jokowi Hadapi 'Goyangan' Isu UU KPKHasto mengatakan PDI Perjuangan percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi di dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan dengan melalukan revisi UU KPK.
Baca lebih lajut »