Hasto mengatakan PDI Perjuangan percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi di dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan dengan melalukan revisi UU KPK.
SEKRETARIS Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tegas dengan posisi politiknya untuk berdiri kokoh membela Pemerintahan Joko Widodo bersama Partai Koalisi Indonesia Kerja terkait isu Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi .
“Sebab revisi UU KPK sejalan dengan hasil survei dimana lebih dari 64% responden setuju terhadap pentingnya Dewan Pengawas KPK sehingga penyalahgunaan kewenangan dapat dihindari," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu .Hasto merujuk kepada hasil survei Litbang Kompas yang menemukan 64,7% responden setuju dengan ide Dewan Pengawas KPK. Survei itu juga menemukan 44,9% rakyat mendukung revisi UU KPK dan 39,9% menolaknya.
Lebih lanjut mengenai isu Dewan Pengawas KPK, Hasto mengatakan rakyat tidak bisa menutup mata ketika dua mantan komisioner KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjajanto, memiliki posisi politik yang berbeda dengan presiden. "Bahkan pernyataan Abraham Samad yang pernah akan menangkap Presiden sebagai cermin hadirnya kekuasaan KPK tanpa batas, negara di dalam negara, ke depan tidak boleh terjadi lagi," kata Hasto.
"Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap politik hukum dan memastikan agar keadilan ditegakkan di dalam program pemberantasan korupsi," pungkasinya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal UU KPK, PDIP Siap Pasang Badan Bela JokowiSekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tegas dengan posisi politiknya untuk berdiri kokoh membela Pemerintahan Jokowi.
Baca lebih lajut »
PDIP Pasang Badan Bela Jokowi Hadapi Serangan Isu UU KPKPDIP bersama partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja siap pasang badan membela Presiden Joko Widodo menghadapi serangan isu terkait UU KPK. PDIP
Baca lebih lajut »
Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Sekretaris Fraksi PDIP: Mohon Maaf, Presiden Tak Hormati DPR - Tribun WowSekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto ikut berkomentar, terkait Presiden Jokowi yang mempertimbangkan perppu cabut UU KPK.
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK dari Jokowi, Begini Reaksi PDIPPresiden Jokowi mendapat masukan dari sejumlah tokoh dan aktivis untuk menerbitkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK, Komisi III F-PDIP: DPR Tak IntervensiWakil Ketua Komisi III dari F-PDIP Herman Hery menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi yang mempertimbangkan menerbitkan Perppu KPK yang baru disahkan DPR
Baca lebih lajut »
Politikus PDIP Minta Jokowi Bertemu Elite DPR Sebelum Keluarkan Perppu KPKerlu digelar rapat konsultasi lagi antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk membahas Perppu KPK PerppuKPK
Baca lebih lajut »