PDIP Pasang Badan Bela Jokowi Hadapi Serangan Isu UU KPK

PDIP bersama partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja siap pasang badan membela Presiden Joko Widodo menghadapi serangan isu terkait UU KPK. PDIP

jpnn.com- PDI Perjuangan bersama partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja siap pasang badan membela Presiden Joko Widodo menghadapi serangan isu terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi .

“Sebab revisi UU KPK sejalan dengan hasil survei di mana lebih dari 64 persen responden setuju terhadap pentingnya Dewan Pengawas KPK sehingga penyalahgunaan kewenangan dapat dihindari," kata Hasto Kristiyanto, Sabtu di Cirebon, Jawa Barat. Hasto merujuk kepada hasil survei Litbang Kompas yang menemukan 64,7 persen responden setuju dengan ide Dewan Pengawas KPK. Survei itu juga menemukan 44,9 persen rakyat mendukung revisi UU KPK dan 39,9 persen menolaknya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Soal UU KPK, PDIP Siap Pasang Badan Bela JokowiSekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tegas dengan posisi politiknya untuk berdiri kokoh membela Pemerintahan Jokowi.
Baca lebih lajut »

Polemik UU KPK, Hasto: PDIP dan parpol koalisi siap pasang badanSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan menegaskan partai tersebut bersama parpol koalisi siap "pasang badan" mendukung Presiden RI Joko Widodo di ...
Baca lebih lajut »

PDIP : UU KPK Baiknya Diljalankan Dulu Baru DievaluasiPihaknya menilai efektivitas undang-undang itu seharusnya lebih dikedepankan sebelum diubah. Artinya UU itu dilaksanakan dulu baru dievaluasi dan diubah kalau memang efeknya negatif.
Baca lebih lajut »

Perpuu KPK Dinilai Bukan Langkah Tepat Sikapi Polemik UU KPKMeski Perppu merupakan kewenangan legislasi presiden, tapi Perppu tak boleh dikeluarkan secara serampangan.
Baca lebih lajut »

Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Sekretaris Fraksi PDIP: Mohon Maaf, Presiden Tak Hormati DPR - Tribun WowSekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto ikut berkomentar, terkait Presiden Jokowi yang mempertimbangkan perppu cabut UU KPK.
Baca lebih lajut »

Hasto PDIP Nilai Perppu KPK Tidak Tepat
Baca lebih lajut »