Pihaknya menilai efektivitas undang-undang itu seharusnya lebih dikedepankan sebelum diubah. Artinya UU itu dilaksanakan dulu baru dievaluasi dan diubah kalau memang efeknya negatif.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyinggung adanya masukan dari sebagian tokoh agar Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .
"Terlebih ketika Presiden Jokowi dan seluruh partai politik di DPR sudah menjadi satu kesatuan yang bulat untuk melakukan revisi. Maka, mengubah undang-undang dengan Perppu sebelum undang-undang tersebut dijalankan adalah sikap yang kurang tepat," ujar Hasto dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu .
Dia meminta agar semua pihak mewujudkan situasi yang kondusif sebagai syarat demokrasi bekerja baik. Demikian halnya bagi PDI Perjuangan, pemberantasan korupsi bersifat wajib dan melalui cara-cara yang berkeadilan, sesuai koridor hukum.Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo bereaksi terhadap puluhan aktivis yang selama ini kerap membela KPK. Jokowi mengaku mendapat masukan dari mereka untuk menerbitkan Perppu KPK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal UU KPK, PDIP Siap Pasang Badan Bela JokowiSekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tegas dengan posisi politiknya untuk berdiri kokoh membela Pemerintahan Jokowi.
Baca lebih lajut »
Polemik UU KPK, Hasto: PDIP dan parpol koalisi siap pasang badanSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan menegaskan partai tersebut bersama parpol koalisi siap "pasang badan" mendukung Presiden RI Joko Widodo di ...
Baca lebih lajut »
Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Sekretaris Fraksi PDIP: Mohon Maaf, Presiden Tak Hormati DPR - Tribun WowSekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto ikut berkomentar, terkait Presiden Jokowi yang mempertimbangkan perppu cabut UU KPK.
Baca lebih lajut »
Hasto PDIP Nilai Perppu KPK Tidak Tepat
Baca lebih lajut »
Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK, Komisi III F-PDIP: DPR Tak IntervensiWakil Ketua Komisi III dari F-PDIP Herman Hery menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi yang mempertimbangkan menerbitkan Perppu KPK yang baru disahkan DPR
Baca lebih lajut »
Politikus PDIP Minta Jokowi Bertemu Elite DPR Sebelum Keluarkan Perppu KPKerlu digelar rapat konsultasi lagi antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk membahas Perppu KPK PerppuKPK
Baca lebih lajut »