Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, wacana penerbitan Perppu KPK oleh Jokowi akan mendapat perlawanan.
Langkah pertama adalah membangun dialog dengan membuka kemungkinan penerbitan perppu secara terbatas.
"Saran saya dibentuk tim khusus untuk melakukan kajian ulang kira-kira apa saja yang akan termaktub dalam perppu itu," ujar Hendri. "Kan Pak Jokowi pernah mengatakan saat ini dirinya tanpa beban. Jadi apa yang bagus pada negara akan dilakukan. Nah, seharusnya parpol pendukung mengingat itu sehingga tidak ada lagi hambatan dari parpol pendukung," kata Hendri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Perppu KPK, Pengamat: Jokowi sebaiknya dengar suara publikPengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Adi Prayitno mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya mendengar suara publik terkait penerbitan ...
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK dari Jokowi, Begini Reaksi PDIPPresiden Jokowi mendapat masukan dari sejumlah tokoh dan aktivis untuk menerbitkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Saran Pak Syarif untuk Presiden Jokowi soal Polemik Perppu KPKPolemik Perppu KPK: Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, berdasar konstitusi, perppu hanya bisa dikeluarkan presiden manakala dalam keadaan kegentingan yang memaksa. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Golkar Pahami Langkah Presiden JokowiAce Hasan Syadzily meyakini Golkar akan mempertimbangkan dinamika yang ada, dan memahami langkah Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Jokowi Minta Pertimbangan Soal Perppu KPK ke Relawan, nih HasilnyaPresiden Joko Widodo masih melakukan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah elemen yang diundangnya ke Istana Merdeka Jakarta. Hari ini, Jumat (27/9), dia mengundang sejumlah relawan dan meminta pertimbangan salah satunya soal Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Indriyanto Seno Adji Nilai Tak Ada Kegentingan Memaksa soal Perppu KPK'Syarat penerbitan perppu tidaklah dilakukan secara serampangan tapi haruslah memenuhi syarat konstitusional dan dan yudisial.'
Baca lebih lajut »