AFPI: UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Fintech Sudah Mendesak

AFPI menyatakan UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Fintech sudah mendesak karena pertumbuhan usaha di sektor tersebut begitu besar.

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Tumbur Pardede mengusulkan adanya Undang-Undang atau UU Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Financial Technology segara dibuat. Menurutnya, kebutuhan akan regulasi tersebut sudah kian mendesak karena pertumbuhan usaha dalam sektor ini begitu besar.'Salah satu dibutuhkan alasan adanya Undang-Undang, karena fintech bagian dari kemajuan digital 4.0, karena ini tidak akan berhenti di sini.

Tetapi ini yang harus diatur sebenarnya, yang harus diatur dalam UU perlidungan data pribadi.'Dalam mencoba merealisasikan usulan ini, Tumbur bersama OJK telah bekerja sama dalam menyiapkan kajian dan rumusan terkait UU Fintech dan Perlindungan Data Pribadi, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk diwujudkan sebagai UU.'UU Perlindungan Data Pribadi tidak hanya bagi fintech lending, tapi untuk seluruh aplikasi yang meminta akses,' kata dia.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Asosiasi Usul Buat UU Fintech dan Perlindungan Data PenggunaAsosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia mengusulkan pembentukan undang-undang terkait fintech dan perlindungan data pengguna fintech P2P lending.
Baca lebih lajut »

Tanggapi Aduan Masyarakat, AFPI Minta Pemerintah Buatkan UU FinteAFPI akan terus mendorong pemerintah untuk membuat regualasi terkait perlindungan data pribadi dan fintech.
Baca lebih lajut »

Hamdan Zoelva Sebut Uji Materi UU KPK Sudah TepatPara pemohon uji materi harus mengajukan dalil yang kuat agar bisa dikabulkan MK.
Baca lebih lajut »

Revisi UU KPK, DPR: Jokowi Seharusnya Tak Kaget Soal PenyadapanAnggota DPR yang juga panja revisi UU KPK mengatakan Jokowi seharusnya tak kaget soal pasal penyadapan.
Baca lebih lajut »

Presiden Jokowi Diharapkan Konsisten soal Revisi UU KPKPresiden Jokowi diharapkan konsisten dalam menerapkan UU No 30/2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah...
Baca lebih lajut »