Pemangkasan anggaran Komisi Yudisial (KY) sebesar 54,34 persen berdampak pada tertundanya seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA). Akibatnya, proses hukum di tingkat kasasi dan peninjauan kembali berisiko terganggu.
TEMPO.CO, Jakarta - Pemangkasan anggaran Komisi Yudisial sebesar 54,34 persen berimbas pada tertundanya seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung . Akibatnya, proses hukum di tingkat kasasi dan peninjauan kembali berisiko terganggu.
3/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung RI. Kebutuhan hakim agung tersebut terdiri dari 5 hakim agung Kamar Pidana, 2 hakim agung Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara , 5 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM di MA. KY tengah mengupayakan komunikasi dengan berbagai pihak guna mencari solusi terhadap krisis ini.
ANGGOTA KY MA HAKIM AGUNG HAKIM AD HOC INPRES
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri ATR/BPN Pangkas Anggaran 35,72 Persen untuk Efisiensi APBNMenteri ATR/BPN Nusron Wahid mengumumkan rencana pemangkasan anggaran sebesar 35,72 persen atau Rp 2,305 triliun dari total anggaran Rp 6,4 triliun tahun anggaran 2025. Hal ini sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi anggaran APBN dan APBD. Selain pemangkasan, terdapat juga pemblokiran anggaran perjalanan dinas dan paket meeting senilai Rp 326,4 miliar. Nusron juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memperoleh pinjaman luar negeri melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca lebih lajut »
Wamen PU Sebut Pemangkasan Anggaran Bikin Proyek Infrastruktur TergangguKementerian PU menyatakan pemangkasan anggaran ini mempengaruhi seluruh proyek, termasuk yang berada di wilayah Otorita IKN
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran Belanja K/L 2025: Dukungan terhadap Inpres Efisiensi BelanjaBerbagai kementerian dan lembaga di Indonesia melakukan pemangkasan anggaran belanja tahun anggaran 2025 untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran PU Rp 81 Triliun, Proyek Pembangunan TergangguKementerian Pekerjaan Umum (PU) dihadapkan pada pemotongan anggaran Rp 81 triliun untuk tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi APBN. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyatakan pemotongan ini tidak termasuk belanja pegawai dan proyek-proyek HLN dan SBSN tetap berjalan. Namun, berbagai proyek pembangunan lainnya kemungkinan terganggu.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran PUPR, Diana: Semua Proyek TergangguMenanggapi pemangkasan anggaran PUPR sebesar 80 persen yang mencapai Rp 88,76 triliun, Diana Puspa mengatakan bahwa semua proyek, termasuk jalan, bendungan, irigasi dan bangunan, akan terganggu. Diana menjelaskan bahwa Kementerian PU harus memprioritaskan proyek nasional karena keterbatasan anggaran. Dody, mengatakan bahwa mereka akan bekerja secara efektif dan efisien untuk mengatasi hal ini dengan mengurangi perjalanan dinas, rapat yang tidak efisien dan biaya konsumsi.
Baca lebih lajut »
Pertumbuhan Ekonomi RI Tak Boleh Terganggu Kebijakan Pemangkasan AnggaranDalam jangka menengah, target pertumbuhan ekonomi 8 persen di masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan sulit dicapai akibat kebijakan ini.
Baca lebih lajut »