Kementerian PU menyatakan pemangkasan anggaran ini mempengaruhi seluruh proyek, termasuk yang berada di wilayah Otorita IKN
Kementerian Pekerjaan Umum , melalui efisiensi anggaran, telah berhasil mengurangi anggaran sebesar 80% atau sekitar Rp 81 triliun dari pagu anggaran awal yang sebesar Rp 110 triliun.
'Kan kita harus berbagi yang mana yang kita pilih untuk diprioritaskan, karena yang harus jalan kan untuk yang Hibah Luar Negeri , karena sudah commited, kemudian SBSN juga sudah commited juga. Nah, kalau yang itu tidak bisa diganggu gugat,' ujar dia. 'OIKN ya mungkin kena, semuanya kena, enggak ada yang enggak kena. Kita ikutin dulu saja,' pungkasnya. Pemerintah Pangkas Anggaran Infrastruktur pada 2025Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk mengurangi anggaran belanja infrastruktur pada 2025 ini. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak kurang baik ke pertumbuhan ekonomi.
'Saudara-saudara saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta,' kata Prabowo dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis .Pemerintah Pangkas Anggaran Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi RI Lesu?Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk mengurangi anggaran belanja infrastruktur pada 2025 ini. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak kurang baik ke pertumbuhan ekonomi.
'Dampaknya tentu punya potensi terhadap penurunan investasi produktif. Kalau dipangkas ya tentu akan melemahkan pertumbuhan sektor itu. Apalagi secara efisiensi logistik dan konektivitas antarwilayah,' kata Rizal dalam Diskusi Publik Indef, dikutip Kamis . 'Apalagi kalau yang dipotong itu adalah pembangunan infrastruktur baru. Mudah-mudahan yang dipotong itu anggaran perawatan infrastruktur, bukan pembangunan fisik baru,' imbuhnya.'Tidak bisa kita memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah kalau hanya bertumpu pada belanja pegawai yang tidak memiliki efek berganda signifikan terhadap perekonomian,' pungkasnya.
Proyek Infrastruktur Wamen PU Infrastruktur Proyek
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri ATR/BPN Pangkas Anggaran 35,72 Persen untuk Efisiensi APBNMenteri ATR/BPN Nusron Wahid mengumumkan rencana pemangkasan anggaran sebesar 35,72 persen atau Rp 2,305 triliun dari total anggaran Rp 6,4 triliun tahun anggaran 2025. Hal ini sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi anggaran APBN dan APBD. Selain pemangkasan, terdapat juga pemblokiran anggaran perjalanan dinas dan paket meeting senilai Rp 326,4 miliar. Nusron juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memperoleh pinjaman luar negeri melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran, Proyek IKN Tetap Dapat Alokasi SignifikanMenteri Keuangan Sri Mulyani memulai pemangkasan berbagai pos belanja, meski proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan. Pemangkasan ini dimaksudkan untuk mendukung program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program lainnya yang lebih diprioritaskan. Namun, pemotongan anggaran dapat berdampak pada mandeknya pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Rilis Daftar 16 Belanja Kementerian yang Terdampak Instruksi Pemangkasan AnggaranSri Mulyani keluarkan edaran pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. Belanja alat tulis kantor dipangkas 90 persen.
Baca lebih lajut »
Prabowo Imbau Pemangkasan Perjalanan Dinas untuk Hemat AnggaranPresiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan pemangkasan perjalanan dinas demi menghemat anggaran negara. Prabowo memperkirakan pemangkasan ini dapat menghemat hingga Rp20 triliun yang dapat dialokasikan untuk perbaikan gedung sekolah. Selain itu, Prabowo juga meminta agar penganggaran untuk seremoni dan perayaan ulang tahun dikurangi dan dilaksanakan secara sederhana.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran Presiden Prabowo Tak Ganggu Postur APBN 2025Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 306,69 triliun tak akan mengganggu postur keseluruhan APBN 2025. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro. Menurutnya, postur defisit anggaran 2025 yang sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) senilai atau senilai Rp 616,2 triliun tak akan mengalami perubahan.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Perintahkan Pemangkasan Anggaran Belanja Tak PrioritasMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemangkasan anggaran belanja tak prioritas sebesar Rp 306,69 triliun berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemangkasan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan penggunaan APBN, serta fokus pada belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Baca lebih lajut »