Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dihadapkan pada pemotongan anggaran Rp 81 triliun untuk tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi APBN. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyatakan pemotongan ini tidak termasuk belanja pegawai dan proyek-proyek HLN dan SBSN tetap berjalan. Namun, berbagai proyek pembangunan lainnya kemungkinan terganggu.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghadapi pemotongan anggaran mencapai Rp 81 triliun untuk tahun 2025. Keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengonfirmasi pemotongan tersebut, yang tidak mencakup belanja pegawai dan memastikan proyek-proyek yang didanai Hibah Luar Negeri (HLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tetap berjalan.Pemangkasan anggaran ini berdampak pada berbagai proyek pembangunan. Diana mengakui akan adanya gangguan pada proyek-proyek tersebut, baik jalan, bendungan, irigasi, maupun bangunan. Pihaknya harus mengutamakan proyek-proyek vital dan menentukan prioritas pembangunan dalam situasi ini. Proyek-proyek yang berasal dari HLN dan SBSN tetap menjadi prioritas karena komitmen yang telah dibuat sebelumnya.Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja sebesar Rp 306,69 triliun melalui efisiensi anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun. Prabowo menepis isu penghentian proyek infrastruktur baru, namun menegaskan akan mengubah sumber pendanaannya agar tidak bergantung sepenuhnya pada APBN. Ia ingin menyerahkan sebagian besar pembangunan infrastruktur kepada swasta karena dianggap lebih efisien, inovatif dan berpengalaman
ANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEBIJAKAN EFISIENSI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemangkasan Anggaran, Proyek IKN Tetap Dapat Alokasi SignifikanMenteri Keuangan Sri Mulyani memulai pemangkasan berbagai pos belanja, meski proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan. Pemangkasan ini dimaksudkan untuk mendukung program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program lainnya yang lebih diprioritaskan. Namun, pemotongan anggaran dapat berdampak pada mandeknya pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca lebih lajut »
Wamen PU Sebut Pemangkasan Anggaran Bikin Proyek Infrastruktur TergangguKementerian PU menyatakan pemangkasan anggaran ini mempengaruhi seluruh proyek, termasuk yang berada di wilayah Otorita IKN
Baca lebih lajut »
Kemenkeu Klaim Instruksi Prabowo soal Pemangkasan Anggaran buat Negara Berhemat Rp 3,6 TriliunKementerian Keuangan mengklaim instruksi Prabowo untuk memangkas anggaran kementerian dan lembaga membuat negara berhemat Rp 3,6 triliun
Baca lebih lajut »
Kementerian Keuangan Hemat Rp3,6 Triliun dari Pemangkasan Anggaran Perjalanan DinasKementerian Keuangan melaporkan penghematan anggaran senilai Rp3,6 triliun berkat pemangkasan anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L) yang diminta oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Penghematan ini didapatkan dari efisiensi yang dilakukan seluruh K/L sejak arahan disampaikan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024.
Baca lebih lajut »
Menteri ATR/BPN Pangkas Anggaran 35,72 Persen untuk Efisiensi APBNMenteri ATR/BPN Nusron Wahid mengumumkan rencana pemangkasan anggaran sebesar 35,72 persen atau Rp 2,305 triliun dari total anggaran Rp 6,4 triliun tahun anggaran 2025. Hal ini sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi anggaran APBN dan APBD. Selain pemangkasan, terdapat juga pemblokiran anggaran perjalanan dinas dan paket meeting senilai Rp 326,4 miliar. Nusron juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memperoleh pinjaman luar negeri melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran Belanja K/L 2025: Dukungan terhadap Inpres Efisiensi BelanjaBerbagai kementerian dan lembaga di Indonesia melakukan pemangkasan anggaran belanja tahun anggaran 2025 untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Baca lebih lajut »