Menanggapi pemangkasan anggaran PUPR sebesar 80 persen yang mencapai Rp 88,76 triliun, Diana Puspa mengatakan bahwa semua proyek, termasuk jalan, bendungan, irigasi dan bangunan, akan terganggu. Diana menjelaskan bahwa Kementerian PU harus memprioritaskan proyek nasional karena keterbatasan anggaran. Dody, mengatakan bahwa mereka akan bekerja secara efektif dan efisien untuk mengatasi hal ini dengan mengurangi perjalanan dinas, rapat yang tidak efisien dan biaya konsumsi.
, jika pemangkasan anggaran sebesar 80 persen, maka nilainya sekitar Rp 88,76 triliun, bukan Rp 81 triliun.
"Ya mungkin semuanya ya, tidak hanya jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu semuanya," ujar Diana di Jakarta pada Jumat dikutip dariLebih lanjut, Diana menjelaskan bahwa di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, Kementerian PU harus tetap membuat keputusan untuk menentukan proyek yang menjadi prioritas nasional.
"Kita harus berbagi yang mana yang kita pilih untuk diprioritaskan karena yang harus jalan kan untuk yang Hibah Luar Negeri , karena sudah, biasa aja. Nanti kalau kurang minta lagi-lah," tutur Dody saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat . Adapun strategi yang bakal dilakukannya adalah bekerja dengan efektif dan efisien, seperti mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat yang dinilai tidak efisien, hingga efisiensi biaya konsumsi.Kelanjutan Proyek Tol Becakayu Tunggu Restu PrabowoAlasan Memilih Rumah Subsidi Murah di Bungo Jambi
ANGGARAN PRIORITAS PROYEK Efisiensi PUPR
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri ATR/BPN Pangkas Anggaran 35,72 Persen untuk Efisiensi APBNMenteri ATR/BPN Nusron Wahid mengumumkan rencana pemangkasan anggaran sebesar 35,72 persen atau Rp 2,305 triliun dari total anggaran Rp 6,4 triliun tahun anggaran 2025. Hal ini sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi anggaran APBN dan APBD. Selain pemangkasan, terdapat juga pemblokiran anggaran perjalanan dinas dan paket meeting senilai Rp 326,4 miliar. Nusron juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memperoleh pinjaman luar negeri melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca lebih lajut »
Wamen PU Sebut Pemangkasan Anggaran Bikin Proyek Infrastruktur TergangguKementerian PU menyatakan pemangkasan anggaran ini mempengaruhi seluruh proyek, termasuk yang berada di wilayah Otorita IKN
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran Belanja K/L 2025: Dukungan terhadap Inpres Efisiensi BelanjaBerbagai kementerian dan lembaga di Indonesia melakukan pemangkasan anggaran belanja tahun anggaran 2025 untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran PU Rp 81 Triliun, Proyek Pembangunan TergangguKementerian Pekerjaan Umum (PU) dihadapkan pada pemotongan anggaran Rp 81 triliun untuk tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi APBN. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyatakan pemotongan ini tidak termasuk belanja pegawai dan proyek-proyek HLN dan SBSN tetap berjalan. Namun, berbagai proyek pembangunan lainnya kemungkinan terganggu.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Rilis Daftar 16 Belanja Kementerian yang Terdampak Instruksi Pemangkasan AnggaranSri Mulyani keluarkan edaran pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. Belanja alat tulis kantor dipangkas 90 persen.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran, Proyek IKN Tetap Dapat Alokasi SignifikanMenteri Keuangan Sri Mulyani memulai pemangkasan berbagai pos belanja, meski proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan. Pemangkasan ini dimaksudkan untuk mendukung program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program lainnya yang lebih diprioritaskan. Namun, pemotongan anggaran dapat berdampak pada mandeknya pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca lebih lajut »