Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan dinamika demokrasi internal menjadi pekerjaan rumah bagi penguatan kelembagaan parpol.
1. Bagaimana penilaian publik soal kelembagaan partai politik di Indonesia?3. Bagaimana indeks integritas menempatkan isu demokrasi internal dan pengelolaan keuangan parpol?Potret masih lemahnya kelembagaan partai politik di Indonesia juga sempat terbaca dari hasil jajak pendapatpada Januari 2023.
Hal ini terekam dari penilaian responden terhadap sejumlah fungsi partai politik. Secara umum, responden menilai parpol sudah menjalankan fungsi-fungsi partai, tetapi belum baik dan optimal. Dari sejumlah fungsi yang melekat dalam diri parpol, fungsi perekrutan politik dinilai lebih tinggi oleh responden di mana parpol sudah menjalankan dengan baik dibandingkan dengan fungsi komunikasi politik, mengelola konflik, dan sosialisasi politik. Upaya parpol membuka kesempatan kepada publik menjadi kader ataupun pengurus partai dinilai sudah dijalankan dengan baik oleh 38,4 persen responden. Namun, penilaian ini dibayangi penilaian sebaliknya dari 34 persen responden yang melihat fungsi ini belum dijalankan dengan baik. Boleh jadi hal ini tidak lepas dari penilaian bahwa proses perekrutan parpol memang lebih terasa hanya terjadi di momentum menjelang pemilu. Salah satunya melalui proses pendaftaran menjadi bakal calon anggota legislatif dari parpol. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, salah satu syarat menjadi caleg harus menjadi anggota parpol. Praktis, proses perekrutan politik di parpol kerap kali tergambarkan di agenda perekrutan caleg ini. Sementara itu, fungsi parpol yang mendapatkan penilaian lebih baik berikutnya adalah fungsi komunikasi politik. Sebanyak 32,6 persen responden menilai fungsi ini sudah dijalankan dengan baik meskipun masih lebih banyak responden yang menilai belum maksimal. Berikutnya, fungsi parpol mengelola konflik dan sosialisasi politik. Dalam mengelola konflik, hanya sepertiga bagian responden yang menilai sudah dijalankan dengan baik. Sebaliknya, hampir 40 persen responden lainnya menyatakan belum dijalankan dengan baik.yang pernah mengangkat isu pendanaan parpol menyebutkan, dengan semakin menguatnya praktik politik kartel oleh parpol, responden dalam jajak pendapat ini berharap partai bisa mandiri dari sisi keuangan. Hal ini terekam dari hasil jajak pendapat LitbangSayangnya, kemandirian pendanaan ini umumnya masih mengandalkan iuran anggota dan menghimpun bantuan publik perseorangan/perusahaan), terutama saat pemilu, yang secara umum besarannya belum optimal. Subsidi negara yang diberikan kepada parpol tidak sepadan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda partai. Tidak mengherankan jika kemudian parpol lebih banyak menggantungkan diri pada anggaran negara. Subsidi negara yang diberikan kepada parpol tidak sepadan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda partai. Sebagian besar responden dalam jajak pendapat di atas menilai jika negara menanggung penuh pun tidak menjamin akan mengurangi politik kartel yang dimainkan partai selama ini. Sikap publik dalam jajak pendapat ini menjadi relevan dengan kecenderungan pesimisme sejumlah kalangan dengan wacana atau usulan kenaikan besaran bantuan dana negara untuk parpol. Berapa pun besaran dana ini dinaikkan, belum menjamin menghapus pragmatisme dan gejala kartel politik yang menggejala akut dalam panggung politik yang transaksional.Indeks Integritas Partai Politik 2025 merekam, dari lima dimensi yang diukur, indeks integritas parpol masih masuk dalam kategori berintegritas sedang. Bahkan, salah satu dimensi, yakni dimensi keuangan partai yang transparan dan akuntabel, masuk dalam kategori kurang berintegritas. Dimensi keuangan parpol ini tercatat menempati skor paling rendah dibandingkan dimensi yang lain. Skor dimensi keuangan parpol ini berada di angka 44,46 yang masuk kategori kurang berintegritas.pada Oktober 2025 lalu di mana sebanyak 48,8 persen responden setuju jika parpol menggalang dana secara mandiri, baik dari internal maupun eksternal partai. Meskipun harus diakui langkah ini tetap harus sesuai dengan aturan pembatasan sumbangan terhadap parpol, terutama di saat tahapan pemilu berlangsung, yang di atas kertas memang besarannya belum optimal memenuhi kebutuhan. Kondisi inilah yang kerap kali membuka peluang pembiayaan parpol berasal dari sumber-sumber yang tidak transparan dan sulit memenuhi aspek akuntabilitas keuangan partai. Tidak mengherankan jika pada dimensi keuangan parpol ini, subdimensi yang mendapatkan skor terendah ada pada tata kelola keuangan, yakni berada di angka 52,50 atau masuk kategori berintegritas sedang. Sementara itu, isu lainnya yang tak kalah penting dari hasil IIPP ini adalah terkait dimensi demokrasi internal parpol. Dalam catatan tim peneliti, sebagian parpol telah memiliki regulasi dan pengaturan terkait dengan demokrasi internalnya. Namun, tantangan yang masih membayangi pada dimensi ini adalah terkait pengambilan keputusan internal parpol yang sepenuhnya belum berintegritas. Hal ini tampak pada dimensi demokrasi internal, subdimensi yang paling rendah skornya adalah pengambilan keputusan dengan skor 51,25 atau masuk kategori kurang berintegritas. Pengambilan keputusan internal partai masih belum sepenuhnya berintegritas karena masih dibayang-bayangi oleh kepentingan elite yang terlalu besar. dari parpol. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, salah satu syarat menjadi caleg harus menjadi anggota parpol. Praktis, proses perekrutan politik di parpol kerap kali tergambarkan di agenda perekrutan caleg ini. Sementara itu, fungsi parpol yang mendapatkan penilaian lebih baik berikutnya adalah fungsi komunikasi politik. Sebanyak 32,6 persen responden menilai fungsi ini sudah dijalankan dengan baik meskipun masih lebih banyak responden yang menilai belum maksimal. Berikutnya, fungsi parpol mengelola konflik dan sosialisasi politik. Dalam mengelola konflik, hanya sepertiga bagian responden yang menilai sudah dijalankan dengan baik. Sebaliknya, hampir 40 persen responden lainnya menyatakan belum dijalankan dengan baik.yang pernah mengangkat isu pendanaan parpol menyebutkan, dengan semakin menguatnya praktik politik kartel oleh parpol, responden dalam jajak pendapat ini berharap partai bisa mandiri dari sisi keuangan. Hal ini terekam dari hasil jajak pendapat LitbangSayangnya, kemandirian pendanaan ini umumnya masih mengandalkan iuran anggota dan menghimpun bantuan publik perseorangan/perusahaan), terutama saat pemilu, yang secara umum besarannya belum optimal. Subsidi negara yang diberikan kepada parpol tidak sepadan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda partai. Tidak mengherankan jika kemudian parpol lebih banyak menggantungkan diri pada anggaran negara. Subsidi negara yang diberikan kepada parpol tidak sepadan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda partai. Sebagian besar responden dalam jajak pendapat di atas menilai jika negara menanggung penuh pun tidak menjamin akan mengurangi politik kartel yang dimainkan partai selama ini. Sikap publik dalam jajak pendapat ini menjadi relevan dengan kecenderungan pesimisme sejumlah kalangan dengan wacana atau usulan kenaikan besaran bantuan dana negara untuk parpol. Berapa pun besaran dana ini dinaikkan, belum menjamin menghapus pragmatisme dan gejala kartel politik yang menggejala akut dalam panggung politik yang transaksional.3. Bagaimana indeks integritas menempatkan isu demokrasi internal dan pengelolaan keuangan parpol? Indeks Integritas Partai Politik 2025 merekam, dari lima dimensi yang diukur, indeks integritas parpol masih masuk dalam kategori berintegritas sedang. Bahkan, salah satu dimensi, yakni dimensi keuangan partai yang transparan dan akuntabel, masuk dalam kategori kurang berintegritas. Dimensi keuangan parpol ini tercatat menempati skor paling rendah dibandingkan dimensi yang lain. Skor dimensi keuangan parpol ini berada di angka 44,46 yang masuk kategori kurang berintegritas.pada Oktober 2025 lalu di mana sebanyak 48,8 persen responden setuju jika parpol menggalang dana secara mandiri, baik dari internal maupun eksternal partai. Meskipun harus diakui langkah ini tetap harus sesuai dengan aturan pembatasan sumbangan terhadap parpol, terutama di saat tahapan pemilu berlangsung, yang di atas kertas memang besarannya belum optimal memenuhi kebutuhan. Kondisi inilah yang kerap kali membuka peluang pembiayaan parpol berasal dari sumber-sumber yang tidak transparan dan sulit memenuhi aspek akuntabilitas keuangan partai. Tidak mengherankan jika pada dimensi keuangan parpol ini, subdimensi yang mendapatkan skor terendah ada pada tata kelola keuangan, yakni berada di angka 52,50 atau masuk kategori berintegritas sedang. Sementara itu, isu lainnya yang tak kalah penting dari hasil IIPP ini adalah terkait dimensi demokrasi internal parpol. Dalam catatan tim peneliti, sebagian parpol telah memiliki regulasi dan pengaturan terkait dengan demokrasi internalnya. Namun, tantangan yang masih membayangi pada dimensi ini adalah terkait pengambilan keputusan internal parpol yang sepenuhnya belum berintegritas. Hal ini tampak pada dimensi demokrasi internal, subdimensi yang paling rendah skornya adalah pengambilan keputusan dengan skor 51,25 atau masuk kategori kurang berintegritas. Pengambilan keputusan internal partai masih belum sepenuhnya berintegritas karena masih dibayang-bayangi oleh kepentingan elite yang terlalu besar. (LITBANG
Kelembagaan Parpol Indeks Pelembagaan Partai Politik Indeks Integritas Partai Politik Badan Riset Dan Inovasi Nasional Pusat Riset Politik Brin Partai Politik X-Hide-Give-Me-Perspective
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bocoran Calon Anggota Dewan Komisioner OJK, Dari Internal?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain
Baca lebih lajut »
Pro-Kontra Wacana Pilkada Melalui DPRD: Soroti Biaya Politik hingga Nasib DemokrasiPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain
Baca lebih lajut »
Polri tegaskan tak ada toleransi untuk oknum internal terlibat narkobaPolri menegaskan tidak ada toleransi untuk oknum internal yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba, sehubungan dengan ditetapkannya Kapolres Bima Kota ...
Baca lebih lajut »
Gubernur Gorontalo: Kesadaran Pengelolaan Sampah Kunci Budaya Hidup BersihGubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan bahwa kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Gorontalo menjadi kunci utama membentuk budaya hidup bersih dan sehat, sekaligus menjaga citra daerah.
Baca lebih lajut »
Demokrasi Belum Diikuti Integritas ParpolPenguatan integritas kelembagaan parpol penting untuk meneguhkan substansi dari demokrasi. Partai didorong agar memiliki tata kelola modern dan transparan.
Baca lebih lajut »
Apakah Orang Islam Boleh Merayakan Imlek? Ini AturannyaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain
Baca lebih lajut »