YLKI: Masyarakat perlu dukung kebijakan pemerintah naikkan cukai rokok

Indonesia Berita Berita

YLKI: Masyarakat perlu dukung kebijakan pemerintah naikkan cukai rokok
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 22 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 78%

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok sebanyak 23 persen dan harga rokok 35 persen adalah kebijakan ...

Kalau pemerintah tunduk atas tekanan ini, harga yang akan dibayar adalah rusaknya masa depan generasi muda dan perekonomiannya

"Kalau pemerintah tunduk atas tekanan ini, harga yang akan dibayar adalah rusaknya masa depan generasi muda dan perekonomiannya. Ini saatnya pemerintah mendahulukan rakyat Indonesia bukan melulu memikirkan kepentingan industri rokok," katanya. Akhirnya, kenaikan cukai pada 2018 batal dilaksanakan. Bukti empiris membuktikan rokok berdampak buruk bagi konsumennya dan rokok murah memicu konsumsi rokok.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

BBM Berkualitas, YLKI: Wajib HukumnyaBBM Berkualitas, YLKI: Wajib HukumnyaYLKI Tulus Abadi meminta Pemerintah untuk mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM berkualitas, termasuk untuk mesin diesel.
Baca lebih lajut »

YLKI: pemerintah seharusnya wajibkan penggunaan BBM berkualitasYLKI: pemerintah seharusnya wajibkan penggunaan BBM berkualitasKetua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Pemerintah untuk mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas, termasuk ...
Baca lebih lajut »

Partai Nonkoalisi Sebaiknya Jadi Pengontrol di DPRPartai Nonkoalisi Sebaiknya Jadi Pengontrol di DPRMenurutnya, partai nonkoalisi tidak perlu harus bergabung ke dalam pemerintahan untuk mendukung kebijakan yang pro-masyarakat.
Baca lebih lajut »

Kemasan Polos dan Jumlah Perokok Dinilai tidak RelevanKemasan Polos dan Jumlah Perokok Dinilai tidak RelevanPemerintaj tampak gencar menekan jumlah perokok di Tanah Air. Salah satu upaya tersebut bisa dilihat dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 terkait peredaran rokok.
Baca lebih lajut »

Pengamat Sebut tak Ada Urgensi Gerindra Masuk KabinetPengamat Sebut tak Ada Urgensi Gerindra Masuk KabinetGerindra dalam banyak hal berseberangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-26 03:20:36