Wasekjen PPP: Tidak Ada Kegentingan Dikeluarkannya Perppu KPK via Tribunnews
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi menyetujui usulan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang penangguhan terhadap UU KPK hasil revisi.
"Tadi saya mendengar ada usulan menarik bahwa misalnya Perppu penangguhan dulu, ini kan tidak merugikan KPK, DPR maupun presiden," katanya dalam diskusi Polemik bertajuk"Perppu, Apa Perlu?" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu . Selama satu tahun itu, kata Didi, harus dilakukan untuk membahas pasal-pasal yang menjadi sorotan di dalam UU KPK hasil revisi.Sebab, ia menilai pemilihan Dewan Pengawas sangat subjektif karena dipilih oleh Presiden.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perppu KPK Bukan Simalakama, 4 Perppu Ini ContohnyaDirektur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari menjabarkan 4 Perppu yang pernah diterbitkan Presiden Joko Widodo, apa saja?
Baca lebih lajut »
Pakar UI: Presiden Tidak Dapat Dimakzulkan karena Keluarkan PerppuTidak perlu ada politisi yang “menakuti-nakuti” Presiden Joko Widodo dengan ancaman permakzulan (impeachment).
Baca lebih lajut »
KSP: Presiden tidak akan buru-buru keluarkan PerppuKantor Staf Presiden (KSP) meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan terburu-buru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ...
Baca lebih lajut »
Ngabalin Yakin Presiden tidak Buru-Buru Terbitkan Perppu KPKNgabalin mengatakan, Presiden bukan mau mengulur-ngulur waktu agar RUU tersebut bisa segera disahkan.
Baca lebih lajut »
Bisakah Presiden Dipecat karena Perppu? Pakar: Tidak BisaSyarat atau ketentuan pemakzulan sudah diatur jelas dalam UUD 1945.
Baca lebih lajut »