Wapres Minta Stranas Pencegahan Korupsi Tak Sekadar Pemenuhan Administrasi

Indonesia Berita Berita

Wapres Minta Stranas Pencegahan Korupsi Tak Sekadar Pemenuhan Administrasi
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 20 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 68%

'Sesuai arahan Bapak Presiden, aksi pencegahan korupsi sebagai pelaksanaan Stranas PK harus benar-benar dilaksanakan,' kata Ma'ruf.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menutup acara aksi nasional pencegahan korupsi secara virtual, Rabu .

Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi tuntutan masyarakat terhadap birokrasi untuk lebih transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan layanan berkualitas. "Transformasi governansi publik harus dilakukan secara sistematis dan terukur. Transformasi budaya dibutuhkan untuk mengubah mindset yang menciptakan budaya anti korupsi dan budaya kinerja," kata dia.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Wapres Minta KPK dan Kementerian/Lembaga Persiapkan Aksi Pencegahan KorupsiWapres Minta KPK dan Kementerian/Lembaga Persiapkan Aksi Pencegahan KorupsiMa'ruf meminta aksi pencegahan itu secara lebih spesifik dan fokus menyasar sektor strategis.
Baca lebih lajut »

Wapres Minta Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah DitingkatkanWapres Minta Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah DitingkatkanMenurut Wapres, dengan indeks inklusi yang masih rendah, merupakan kesempatan untuk melakukan perluasan layanan keuangan syariah.
Baca lebih lajut »

Wapres Minta MA Perkuat Hakim Selesaikan Sengketa Ekonomi SyariahWapres Minta MA Perkuat Hakim Selesaikan Sengketa Ekonomi Syariah'Salah satu cara penguatannya dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah,' ujarnya.
Baca lebih lajut »

Wapres Minta DPR Sinkronkan RUU Kepailitan dengan Aturan Syariah di IndonesiaWapres Minta DPR Sinkronkan RUU Kepailitan dengan Aturan Syariah di IndonesiaDalam konteks itu, lanjut Wapres, dia melihat ada pekerjaan rumah (PR) yang perlu menjadi perhatian.
Baca lebih lajut »

Wapres Minta Hakim dan DPS Tingkatkan Kompetensi di Bidang Ekonomi SyariahWapres Minta Hakim dan DPS Tingkatkan Kompetensi di Bidang Ekonomi SyariahWapres Ma'ruf meminta para hakim, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pemangku kepentingan lain meningkatkan kompetensi dalam bidang ekonomi syariah.
Baca lebih lajut »

Wapres Dukung LinkAja Kembangkan Layanan SyariahWapres Dukung LinkAja Kembangkan Layanan SyariahMenurut Wapres, kehadiran layanan syariah LinkAja diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan syariah.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-29 13:00:00