Wapres Minta KPK dan Kementerian/Lembaga Persiapkan Aksi Pencegahan Korupsi

Indonesia Berita Berita

Wapres Minta KPK dan Kementerian/Lembaga Persiapkan Aksi Pencegahan Korupsi
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 51 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 24%
  • Publisher: 68%

Ma'ruf meminta aksi pencegahan itu secara lebih spesifik dan fokus menyasar sektor strategis.

"Saya mengharapkan agar pimpinan KPK bersama pimpinan kementerian/lembaga terkait untuk segera menyusun dan mempersiapkan aksi-aksi pencegahan korupsi yang lebih spesifik, fokus, dan menyasar sektor-sektor yang lebih strategis," ujar Ma'ruf saat menutup acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual, Rabu .

Adapun Tim Stranas PK terdiri dari Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , dan kepala lembaga. Ia juga berharap KPK dapat menjadi rumah bagi Stranas KPK dan mengikat kolaborasi serta kerja sama yang kuat dalam pencegahan korupsi.

Termasuk juga mengintensifkan kerja sama dengan agensi serupa dari negara lain seperti Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Hong Kong, Malaysia, China, Brunei Darussalam, Australia, dan Saudi Arabia. "Kerja sama ini tidak hanya untuk menangani kasus, akan tetapi menjadi media tukar pengalaman dan pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata dia. Selain itu, Ma'ruf juga berharap keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi masyarakat lainnya lebih ditingkatkan dalam upaya pencegahan korupsi."Sosialisasi dan diseminasi berbagai kebijakan dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pencegahan korupsi harus semakin masif," tutur Ma'ruf.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Wapres Minta Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah DitingkatkanWapres Minta Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah DitingkatkanMenurut Wapres, dengan indeks inklusi yang masih rendah, merupakan kesempatan untuk melakukan perluasan layanan keuangan syariah.
Baca lebih lajut »

Wapres Minta MA Perkuat Hakim Selesaikan Sengketa Ekonomi SyariahWapres Minta MA Perkuat Hakim Selesaikan Sengketa Ekonomi Syariah'Salah satu cara penguatannya dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah,' ujarnya.
Baca lebih lajut »

Wapres Minta DPR Sinkronkan RUU Kepailitan dengan Aturan Syariah di IndonesiaWapres Minta DPR Sinkronkan RUU Kepailitan dengan Aturan Syariah di IndonesiaDalam konteks itu, lanjut Wapres, dia melihat ada pekerjaan rumah (PR) yang perlu menjadi perhatian.
Baca lebih lajut »

Wapres Minta Hakim dan DPS Tingkatkan Kompetensi di Bidang Ekonomi SyariahWapres Minta Hakim dan DPS Tingkatkan Kompetensi di Bidang Ekonomi SyariahWapres Ma'ruf meminta para hakim, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pemangku kepentingan lain meningkatkan kompetensi dalam bidang ekonomi syariah.
Baca lebih lajut »

KPK Minta Pemda Perbaharui Data Penerima Bansos |Republika OnlineKPK Minta Pemda Perbaharui Data Penerima Bansos |Republika OnlinePembaharuan dinilai penting untuk memastikan data penerima bansos tepat sasaran
Baca lebih lajut »

Komisi III Minta Dewas KPK tak Terpengaruh Pihak Luar |Republika OnlineKomisi III Minta Dewas KPK tak Terpengaruh Pihak Luar |Republika OnlineLegislator minta Dewas KPK tak terpengaruh pihak luar terkait sidang etik Firli.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-26 11:27:47