Pembaharuan dinilai penting untuk memastikan data penerima bansos tepat sasaran
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar Pemerintah Daerah secara berkala memperbaharui data masyarakat penerima bantuan sosial dan subsidi yang dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan . Pembaharuan tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan data penerima bansos dan subsidi tepat sasaran.
Alex mengatakan, subsidi dan bantuan sosial merupakan salah satu upaya mewujudkan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yakni mensejahterakan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah siapa yang berhak menerima subsidi dan bansos. "Itu kan subsidinya disalurkan bukan ke penduduk langsung yang berhak tetapi ke industrinya jadi siapa pun boleh beli gas melon, tapi kan jelas bahwa gas melon gas bersubsidi seharusnya yang berhak membeli adalah masyarakat yang miskin," ujar Alex.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bersaksi di Sidang MK, Eks Penasihat KPK dan Ketua BEM UI Kritik Proses Revisi UU KPK'Sejak awal kita memang tidak pernah diinformasikan mengenai rencana itu. Bahkan karena diinformasikan saja tidak, apalagi dilibatkan,' kata Budi.
Baca lebih lajut »
MAKI Minta Firli Bahuri Diturunkan Jadi Wakil Ketua KPK Bila Terbukti Melanggar Etik\nDi samping itu, Boyamin juga meragukan alasan Firli menggunakan helikopter dari Palembang ke Baturaja untuk efisiensi waktu.
Baca lebih lajut »
ICW Minta KPK Evaluasi dan Ganti Tim Pencari Harun Masiku |Republika OnlineICW menilai tim yang dibentuk KPK mencari Harun Masiku telah terbukti gagal.
Baca lebih lajut »
ICW Minta KPK Evaluasi dan Ganti Tim Pencari Harun MasikuICW menilai Tim KPK gagal mencari Harun Masiku.
Baca lebih lajut »
ICW Minta KPK Evaluasi Tim yang Dibentuk Cari Harun Masiku |Republika OnlineICW rekomendasikan KPK evaluasi tim yang dibentuk cari Harun Masiku
Baca lebih lajut »