Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, Kasbi: Buruh Semakin Dirugikan

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) menilai rencana revisi UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 akan semakin menyengsarakan rakyat, khususnya kaum buruh. Buruh demoburuh

DETIKNEWS | Jumat 16 Agustus 2019, 14:52 WIB

Empat Anggota DPRD Surabaya dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri Perak sebagai saksi kasus Jasmas. Namun baru satu orang yang memenuhi panggilan.Pada HUT ke-74 RI besok, naik Bus Rapid Transit Trans Semarang cukup bayar Rp 74 saja. Cihuy!DETIKNEWS | Jumat 16 Agustus 2019, 14:46 WIB Ketua DPR Bambang Soesatyo membuka masa sidang I DPR 2019-2020. Dalam pidatonya, dia sempat mengapresiasi pertemuan Jokowi-Prabowo beberapa waktu lalu.DETIKNEWS | Jumat 16 Agustus 2019, 14:38 WIB

Yana memastikan Kota Bandung sudah sejalan dengan Jokowi dengan melakukan efisiensi seperti untuk studi banding ke luar negeri.DETIKNEWS | Jumat 16 Agustus 2019, 14:32 WIB

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikcom /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Aksi demo tolak revisi UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003Massa buruh yang tergabung dalam Komunitas Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar aksi demo menolak revisi UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 ...
Baca lebih lajut »

Jokowi Langgar UU Jika Umumkan Kabinet Sebelum DilantikUU Kementerian Negara mengatur pengumuman kabinet sah setelah Presiden dilanti
Baca lebih lajut »

Pengamat: Presiden langgar UU bila umumkan kabinet sebelum pelantikanPengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo melanggar UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, ...
Baca lebih lajut »

Jokowi Langgar UU Jika Umumkan Kabinet Sebelum PelantikanPasal 16 UU Kementerian Negara jelas mengatur bahwa pembentukan Kementerian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah.
Baca lebih lajut »

MUI Gugat UU JPH Karena tak Lakukan Judicial ReviewGugatan dilayangkan oleh LPPOM MUI dari 31 Provinsi di Indonesia.
Baca lebih lajut »

Pengusaha Mamin Resah Jelang Berlakunya UU Jaminan Produk HalalGabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia mengungkapkan, ada keresahan di tengah pelaku usaha menjelang diberlakukan...
Baca lebih lajut »