Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia mengungkapkan, ada keresahan di tengah pelaku usaha menjelang diberlakukan...
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia mengungkapkan, ada keresahan di tengah pelaku usaha menjelang diberlakukan UU Jaminan Produk Halal. Foto/Hafid Fuad- Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adhi S. Lukman mengungkapkan, ada keresahan di tengah pelaku usaha khususnya makanan minuman karena belum ada kejelasan aturan menjelang diberlakukan UU Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2019.
"Bagi pelaku usaha kepastian aturan adalah penting. Sertifikat halal bukan sekedar kertas. Tapi ada proses persiapan yang cukup berat. Sedangkan target waktunya sebentar lagi, masalahnya mencetak kemasan produk atau mengkalkulasi sisa stok tidak bisa sembarangan," ujar Adhi dalam diskusi di Gedung SINDO di Jakarta, Rabu .
Sebelumnya Indonesia Halal Watch mengirimkan surat terbuka kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal , Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua MUI, Ketua Komisaris Hukum dan Perundang-Undangan MUI, serta Ketua LPPOM MUI. Salah satu poin yang disampaikan yaitu sesuai Ketentuan Peralihan di UU JPH, meminta LPPOM MUI tetap berwenang menerima dan memproses permohonan sertifikasi halal, hingga BPJPH betul-betul berfungsi sebagaimana mestinya.
IHW dan LPPOM menyatakan negara wajib memberikan Jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan produk halal dan menahan membanjirnya produk halal dari luar negeri. Kemudian IHW mendorong LPPOM MUI sebagai pihak yang masih tetap berwenang, menerima dan memproses permohonan sertifikasi halal, sampai BPJPH berfungsi sebagaimana mestinya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MUI Ingin Rebut Kembali Otoritas Sertifikat Halal, Bagaimana di Malaysia?Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak terima otoritas sertifikat halalnya hilang karena UU Jaminan Produk Halal (JPH). Lalu bagaimana praktik di negara lain? MUI SertifikasiHalal
Baca lebih lajut »
LPPOM MUI Ajukan Uji Materi UU Jaminan Produk HalalUji materi diajukan LPPOM MUI menilai adanya pertentangan di antara pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk...
Baca lebih lajut »
Lampu Kuning Banjir Produk Cina Akibat Melemahnya YuanPengusaha di Indonesia mulai merasakan produk Cina masuk Indonesia akibat melemahnya Yuan.
Baca lebih lajut »
KNKS Inisiasi Jaminan Sosial Syariah KetenagakerjaanNantinya peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat memilih produk jaminan sosial
Baca lebih lajut »
Perawatan Kulit Siti Nurhaliza Tembus Pasar Halal KoreaMerek perawatan kulit Siti disebut sebagai produk halal pertama di Korea.
Baca lebih lajut »
IHW Harap Pemerintah Bentuk Lembaga Halal Setingkat KementerianDirektur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah mengatakan, industri halal di Indonesia seharusnya bisa lebih...
Baca lebih lajut »