Jokowi akan menghadapi berbagai macam tekanan politik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengimbau Presiden Jokowi untuk mendengar suara publik terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi . Sebab, menurut Adi, dorong itu datang langsung dari masyarakat, bukan dari partai politik di DPR.
Baca Juga Meski begitu, tekanan tetap akan dirasakan oleh Jokowi. Baik dari masyarakat atau partai politik di DPR yang menjadi koalisinya pada pemilihan presiden 2019. Adi memperkirakan saat ini Jokowi tengah melakukan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah pihak, baik dari kalangan mahasiswa, tokoh masyarakat, maupun ketua umum partai. Jokowi juga diyakini bertemu dengan pimpinan-pimpinan fraksi dan komisi di DPR untuk menemui kata sepakat perihal UU KPK.
Diketahui, Presiden Joko Widodo kembali membuka opsi penerbitan peraturan presiden pengganti undang-undang pengganti hasil revisi UU KPK yang telah disahkan. Hal ini disampaikan Jokowi setelah mendapatkan masukan dari berbagai tokoh bangsa yang hadir di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Jokowi Sebaiknya Terbitkan Perppu Pencabutan UU KPKBayu mengatakan jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu tersebut, maka otomatis UU KPK baru tidak berlaku dan kembali pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Baca lebih lajut »
Arteria: Jokowi Bentuk Tim Khusus Cermati Perppu UU KPKDPR tetap menyerahkan segala keputusan kepada Jokowi.
Baca lebih lajut »
Soal UU KPK, PDIP Siap Pasang Badan Bela JokowiSekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tegas dengan posisi politiknya untuk berdiri kokoh membela Pemerintahan Jokowi.
Baca lebih lajut »
PDIP Pasang Badan Bela Jokowi Hadapi Serangan Isu UU KPKPDIP bersama partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja siap pasang badan membela Presiden Joko Widodo menghadapi serangan isu terkait UU KPK. PDIP
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi Diminta tidak Merilis Perppu UU KPK, Kenapa?Presiden Joko Widodo diminta tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PresidenJokowi
Baca lebih lajut »
PDIP Siap Pasang Badan Untuk Jokowi Hadapi 'Goyangan' Isu UU KPKHasto mengatakan PDI Perjuangan percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi di dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan dengan melalukan revisi UU KPK.
Baca lebih lajut »