Menteri Keuangan Sri Mulyani melempar sinyal kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun 2025 ini akan berlanjut sampai APBN 2026.
JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan efisiensi anggaran yang kini dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto akan dijadikan acuan untuk tahun berikutnya. Kementerian dan lembaga bakal dituntut untuk melakukan efisiensi secara terukur sebagai bentuk budaya baru dalam pemerintahan.
Tidak hanya itu, hasil efisiensi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 saat ini juga akan dijadikan acuan dalam menyusun APBN 2026 di kemudian hari. Di tengah jalan, pada 7 Februari 2025, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menginstruksikan kepada seluruh komisi di DPR untuk menunda rapat pendalaman dengan kementerian dan lembaga mitra kerja masing-masing. Alasannya, akan dilakukan rekonstruksi atas kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut dia, untuk saat ini, semua kementerian dan lembaga diminta untuk melakukan efisiensi anggaran. Namun, terbuka peluang untuk menambah anggaran jika instansi terkait di kemudian hari membutuhkan tambahan. ”Sekarang semua diefisiensikan dulu. Namun, pada saat nanti, jika anggaran kurang untuk program terkait, bisa dikomunikasikan lagi,” katanya.
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Keuangan, Kamis , Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab sejumlah pertanyaan seputar kebijakan efisiensi anggaran Rp 306,7 triliun yang diperintahkan Presiden Prabowo. ”Saya rasa spiritnya adalah benar-benar untuk membangun budaya baru dalam bekerja. APBN 2026 sedang dalam pemikiran awal, tetapi memang apa yang kita lakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru,” ujar Sri Mulyani dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pada 11 Februari 2025, Kemenkeu dan Sekretariat Negara pun mengumpulkan setiap kementerian dan lembaga serta meminta tiap-tiap kementerian dan lembaga untuk melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru.
Prabowo Subianto Rekonstruksi Anggaran Sri Mulyani Pemangkasan Anggaran Apbn 2025 Utama
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Miskomunikasi Antar K/L, Efisiensi Anggaran Diperbaiki Presiden dan Menkeu Sri MulyaniWakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menjelaskan terjadinya perubahan besaran efisiensi anggaran pada rapat rekonstruksi tanggal 11 Februari 2025. Menurut Wihadi, perubahan tersebut disebabkan miskomunikasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menerapkan efisiensi anggaran yang sebelumnya diarahkan Presiden dan Menkeu Sri Mulyani. Rapat rekonstruksi dilakukan untuk menetapkan pemotongan anggaran secara jelas, seperti perjalanan dinas, yang akan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan.
Baca lebih lajut »
Anggaran Kemenkeu 2025 Dipangkas Rp 8,99 Triliun, Sri Mulyani Tekankan Efisiensi BelanjaKementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp 8,99 triliun dari pagu awal Rp 53,19 triliun untuk tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menjelaskan bahwa anggaran Kemenkeu setelah dipangkas menjadi Rp 44,20 triliun. Ia memastikan bahwa pemotongan ini tidak mengganggu belanja gaji dan beberapa kebutuhan strategis tetap didukung.
Baca lebih lajut »
Efisiensi Anggaran Rp8.99 Triliun, Sri Mulyani Pastikan Gaji PNS Kemenkeu Tetap AmanMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa efisiensi anggaran sebesar Rp 8,99 triliun pada tahun ini tidak akan mempengaruhi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Keuangan. Efisiensi anggaran dilakukan pada belanja barang dan modal, seperti ATK, seminar, dan perjalanan dinas, bukan pada belanja gaji.
Baca lebih lajut »
Menteri Kominfo: Efisiensi Anggaran Tak Membebani, Banyak Ruang Kolaborasi dan EfisiensiMenteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 justru menjadi tantangan menarik dan peluang untuk meningkatkan kolaborasi dan efisiensi. Kementerian Kominfo mendukung penuh kebijakan tersebut dan berupaya mencari strategi untuk memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, serta meninjau ulang program kerja yang sudah ada.
Baca lebih lajut »
Pemblokiran Anggaran IKN Bukan Efisiensi Anggaran, Kata Kementerian PUKementerian Pekerjaan Umum menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran, melainkan mekanisme umum yang dilakukan di awal tahun untuk memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional. Meskipun demikian, instruksi efisiensi tersebut berdampak pada pengurangan belanja di IKN karena adanya perubahan alokasi dana. Kementerian PU saat ini berfokus untuk melanjutkan pembangunan yang sedang berlangsung di IKN, sementara pembangunan baru akan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Baca lebih lajut »
Soal Efisiensi Anggaran, Menteri PU: Anggaran Dibahas, Pembangunan IKN Tak Terganggu!Presiden Prabowo Subianto, 22 Januari lalu, meneken Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD...
Baca lebih lajut »