Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 justru menjadi tantangan menarik dan peluang untuk meningkatkan kolaborasi dan efisiensi. Kementerian Kominfo mendukung penuh kebijakan tersebut dan berupaya mencari strategi untuk memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, serta meninjau ulang program kerja yang sudah ada.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam wawancara cegat dengan wartawan usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa . ANTARA/Fathur Rochman/aa.
"Pada prinsipnya ini menjadi sebuah tantangan yang menarik. Jadi kalau dibilang beban sekali tidak. Tadi disebutkan bahwa kita auranya positif. Jadi ternyata masih banyak ruang kolaborasi, ternyata masih banyak ruang efisiensi," kata Meutya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Selain itu, kementerian juga berusaha menemukan pola kemitraan baru dan mengimplementasikan program dengan mengedepankan prinsip kerja sama dan kolaborasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail menuturkan bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-867/MK.02/2024, pagu anggaran Kementerian Komdigi tahun 2025 disetujui sebesar Rp7,73 triliun.
EFISIENSI ANGGARAN INPRES KOMINFO KEMENTERIAN KOMMUNIKASI DAN DIGITAL MEUTYA HAFID
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri ATR/BPN Pangkas Anggaran 35,72 Persen untuk Efisiensi APBNMenteri ATR/BPN Nusron Wahid mengumumkan rencana pemangkasan anggaran sebesar 35,72 persen atau Rp 2,305 triliun dari total anggaran Rp 6,4 triliun tahun anggaran 2025. Hal ini sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi anggaran APBN dan APBD. Selain pemangkasan, terdapat juga pemblokiran anggaran perjalanan dinas dan paket meeting senilai Rp 326,4 miliar. Nusron juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memperoleh pinjaman luar negeri melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca lebih lajut »
Menteri UMKM lakukan efisiensi anggaran setelah terbit Inpres 1/2025Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang ...
Baca lebih lajut »
Politikus Golkar Mengaku Optimistis Efisiensi Anggaran Kemendagri Tak Berdampak pada KinerjaKemendagri melalukan efisiensi anggaran pada tahun ini dengan besaran sekitar 50 persen dari pagu anggaran semula
Baca lebih lajut »
Menpora Dito Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Persiapan AtletMenteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo meyakini bahwa kebijakan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengganggu persiapan atlet nasional. Kebijakan ini didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Menpora Dito menegaskan Kemenpora sedang menghitung efisiensi yang bisa dilakukan dan memastikan efisiensi ini tidak mengganggu persiapan atlet menuju Asian Games, Olimpiade, dan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Baca lebih lajut »
Instruksi Lengkap Presiden Prabowo untuk Efisiensi Anggaran Rp 306 TriliunDi Inpres No 1/2025, Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran belanja negara di banyak pos. Ada pula yang dikecualikan dari target efisiensi. Apa saja?
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Minta Efisiensi Anggaran Rp 306,7 Triliun untuk Dukung Program PrioritasPresiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran tahun 2025 hingga Rp 306,7 triliun. Efisiensi ini akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo serta untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Baca lebih lajut »