Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran tahun 2025 hingga Rp 306,7 triliun. Efisiensi ini akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo serta untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Presiden Prabowo Subianto telah meminta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran tahun 2025 hingga mencapai Rp 306,7 triliun. Arahan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025.
Efisiensi anggaran yang dikehendaki mencapai Rp 306,7 triliun ini mencakup penghematan anggaran di semua kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun. Para menteri dan pimpinan lembaga di tingkat pusat diinstruksikan untuk mengidentifikasi rencana efisiensi belanja di institusi masing-masing. Bagi K/L, penghematan dilakukan terhadap belanja operasional dan non-operasional seperti belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas (perjadin), bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh dilakukan terhadap belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos). Sementara itu, gubernur dan walikota di level daerah diminta untuk membatasi belanja untuk kegiatan seremonial, studi banding, kajian, publikasi, dan seminar atau diskusi. Selain itu, pengurangan belanja perjadin hingga 50 persen dan pembatasan belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honor juga menjadi bagian dari efisiensi yang diharapkan. Pemda juga diminta untuk lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dan menyesuaikan ulang belanja APBD 2025 yang bersumber dari hasil transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pembinaan ini menekankan terukur, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik, bukan berdasarkan pada pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja tahun sebelumnya
ANGGARAN PRESIDEN PRABOWO EFISIENSI PROGRAM PEMERINTAHAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Instruksi Lengkap Presiden Prabowo untuk Efisiensi Anggaran Rp 306 TriliunDi Inpres No 1/2025, Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran belanja negara di banyak pos. Ada pula yang dikecualikan dari target efisiensi. Apa saja?
Baca lebih lajut »
Prabowo Bakal Pangkas Anggaran K/L-Pemda, Demi Hemat APBN Rp 306 TPresiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun melalui efisiensi belanja di kementerian dan daerah.
Baca lebih lajut »
Prabowo Pangkas Anggaran Belanja Kementerian hingga Pemda, Negara Hemat Rp 306 TriliunPresiden Prabowo Subianto memangkas anggaran yang tidak perlu di APBN dan APBD 2025, sehingga menjadi lebih hemat sebesar Rp306,69 triliun.
Baca lebih lajut »
Mensesneg Buka-bukaan Alasan Prabowo Pangkas Anggaran Rp 306,9 TMenteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka-bukaan alasan Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.
Baca lebih lajut »
Prabowo Hemat Anggaran Rp 306 T, buat Tambahan Makan Bergizi Gratis?'Maka dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG,' sebut Prasetyo.
Baca lebih lajut »
Presiden Perintahkan Penghematan Belanja Negara Rp 306,69 TriliunPresiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 1/2025 yang menekankan efisiensi belanja negara dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penghematan ini bertujuan untuk program pemerintah yang lebih selektif, produktif, dan berdampak langsung.
Baca lebih lajut »