Di Inpres No 1/2025, Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran belanja negara di banyak pos. Ada pula yang dikecualikan dari target efisiensi. Apa saja?
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun. Tak sebatas itu, Presiden juga meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar. Biaya perjalanan dinas, misalnya, diminta dipangkas hingga 50 persen.
Saat memberikan pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu , Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat selama tiga bulan pertama pemerintahan merupakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan kepentingan negara. Pemerintahan diklaim telah berjalan efektif dan efisien serta mampu menjalankan administrasi negara dengan andal.
Lainnya anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum , kecuali yang disetor ke kas negara pada tahun anggaran 2025. Juga anggaran yang bersumber dari surat berharga syariah negara dan menjadiSelanjutnya, Presiden menginstruksikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran diminta untuk disampaikan kepada mitra pemerintah, yaitu DPR.
Daerah juga diminta lebih selektif memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga. Selain itu, pimpinan daerah diminta menyesuaikan belanja APBD 2025 yang bersumber dari transfer daerah.Sumber dana yang diefisiensi Mendagri diminta memantau efisiensi belanja oleh Gubernur dan Bupati serta Wali Kota. Serupa dengan Menkeu, Mendagri dibolehkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pengelolaan APBD 2025 sesuai perintah Presiden yang tertuang dalam Inpres No 1/2025.
Efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun tersebut berasal dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun. ”Dalam tiga bulan, kita telah memberi bukti kepada rakyat, kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak pada kepentingan negara,” ujarnya.
Kurangi belanja perjalanan dinas hingga 50 persen. Batasi belanja honorarium dengan membatasi jumlah tim dan besaran honorariumnya agar mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional.
Inpres 1/2025 Apbn 2025 Apbd 2025 100 Hari Prabowo-Gibran Belanja Negara Efisiensi Belanja Negara Presiden Prabowo
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Prabowo Minta Kepala Daerah Pangkas Perjalanan Dinas 50%, Termasuk Acara SeremonialPresiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait penghematan belanja negara.
Baca lebih lajut »
Penjelasan Lengkap Kemenkeu Soal Instruksi Prabowo Pangkas Rp306 TAlasan Presiden Prabowo Subianto memangkas belanja dengan total nilai Rp 306,69 triliun ialah untuk menjaga keberlanjutan APBN 2025.
Baca lebih lajut »
Prabowo Turun Tangan Terkait Polemik Sandi Butar Butar dan Damkar DepokYeti menyampaikan secara langsung terkait instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengingatkan DPKP Kota Depok.
Baca lebih lajut »
Presiden dan Mantan Presiden AS Akur di Pemakaman Jimmy CarterPresiden, mantan presiden, wakil presiden, dan mantan wakil presiden berkumpul menghormati mendiang Jimmy Carter.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Serukan Persatuan Muslim dan Straits Times Sebut 'Presiden Kebijakan Luar Negeri Pertama'Berita ini membahas pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto tentang pentingnya persatuan antarnegara Muslim dan julukan yang diberikan oleh Straits Times kepada Prabowo sebagai 'presiden kebijakan luar negeri pertama' Indonesia.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Bercanda: Jadi Presiden Nggak Boleh FluPada Munas Kadin, Presiden Prabowo Subianto bercanda mengatakan bahwa menjadi Presiden tidak enak karena tidak boleh kena flu. Ia menyamakan pemilihan Ketua Umum Kadin dengan Pilpres, namun menekankan pentingnya kesatuan dan kerja sama bagi negara.
Baca lebih lajut »