Dengan RUU Cipta Kerja diharapkan pada 2045 Indonesia masuk 5 besar ekonomi dunia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan Visi Indonesia 2045 Indonesia Emas, pemerintah mengusulkan ke DPR Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dengan RUU Cipta Kerja ini diharapkan di tahun 2045 Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara maju dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Dalam RUU Cipta Kerja ada 79 Undang-Undang dan 1200 pasal yang akan terdampak. Ada 12 UU yang langsung berdampak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika . Salah satunya adalah UU Telekomunikasi. Mira menjelaskan dalam RUU Cipta Kerja yang bersinggungan dengan sektor telekomunikasi, penyediaan dan pemerataan infrastruktur digital sangatlah penting.
Tantangan RUU Cipta Kerja terkait sektor telekomunikasi menurut Mira adalah CAPEX dan OPEX yang tinggi. Padahal, Mira berpendapat, pendapatan cenderung flat dan teknologi baru seperti penggunaan 5G sudah di depan mata. Tantangan lainnya yang perlu dibahas dalam RUU Cipta Kerja adalah pemanfaatan spektrum radio secara optimal.
Berbeda dengan Kemenko Perekonomian, Ketua Bidang Infokom DPP KNPI Muhammad Ikhsan menilai untuk mengatasi permasalahan di industri telekomunikasi dan pemerataan layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia, solusi yang paling urgen bukanlah RUU Cipta Kerja namun revisi PP 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit .
Permasalahan network sharing ini meliputi banyak aspek. Tidak hanya bisnis dan teknis saja, tetapi juga menyangkut aspek hukum.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
4 Pasal Keberpihakan Bagi UMKM Diusulkan dalam RUU Cipta KerjaHal tersebut semata untuk memastikan bahwasanya RUU ini benar-benar berpihak pada usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Baca lebih lajut »
Komisi II sampaikan poin krusial dalam draf RUU PemiluWakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan beberapa isu krusial yang ada dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang akan dibahas secara mendalam.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR: rekap elektronik akan diatur dalam RUU PemiluWakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu akan memasukan aturan mengenai penggunaan teknologi informasi khususnya terkait rekap elektronik atau 'e-rekap'.
Baca lebih lajut »
Beredar Draf RUU Pemilu, Wakil Ketua Komisi II: Belum FinalWakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan draf RUU Pemilu per 6 Mei yang beredar di publik belum menjadi dokumen final.
Baca lebih lajut »
Komisi II Targetkan RUU Pemilu Selesai Akhir 2020 atau Awal 2021Pembahasan yang lebih cepat dinilai akan memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan, misalnya partai politik.
Baca lebih lajut »
Menyoal Aturan Network Sharing di RUU CiptakerAturan network dan spectrum sharing di RUU Ciptaker perlu diatur agar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Begini kata pakar. RUUCiptaker via detikinet
Baca lebih lajut »