Revisi UU KPK, Pimpinan 'Tutup' KPK di Gedung Merah Putih

Saut menuturkan penutupan lambang dan tulisan KPK hari ini merupakan bentuk protes terhadap rencana revisi UU KPK yang diinisiasi DPR.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi 'ditutup' oleh komisioner dan pegawainya sendiri, hari ini, Ahad, 8 September 2019. Secara simbolik, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan puluhan pegawai menutup lambang KPK dengan kain hitam, sebagai bentuk protes terhadap rencana revisi UU tentang KPK.'Inna lillahi wa inna illaihi rojiun,' kata puluhan pegawai saat kain hitam menutup tulisan “Komisi Pemberantasan Korupsi” di depan Gedung Merah-Putih, Jakarta Selatan.

Begitupun tulisan besar KPK yang berada di puncak gedung itu ditutup kain hitam. Saut menuturkan revisi itu bakal melemahkan KPK. Setidaknya ada sembilan poin dalam draft revisi UU KPK yang dianggap melemahkan KPK di antaranya keberadaan Dewan Pengawas, pembatasan wewenang menyadap, dan pembatasan pengangkatan penyidik internal. 'Penutupan ini simbol bahwa perjuangan kita masih panjang untuk negeri,' kata dia.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

korantempo /  🏆 38. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Tolak Revisi UU KPK, 5 Pimpinan KPK Akan Surati JokowiLima pimpinan KPK sudah menandatangi surat penolakan revisi Undang-undang KPK dan akan dikirimkan ke Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »

Pimpinan KPK: Revisi UU KPK Bertentangan dengan Konvensi PBBSalah satu usulan DPR yang tak relevan adalah KPK merupakan lembaga pemerintah pusat.
Baca lebih lajut »

Abraham Samad: Plt Pimpinan KPK Langgar Aturan Jika Usulkan Revisi UU KPK
Baca lebih lajut »

Fahri: Tunggu Fit and Proper Test, Akan Ada Pimpinan KPK Dukung Revisi UU KPKWakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut akan ada unsur pimpinan KPK yang mendukung Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang KPK.
Baca lebih lajut »

Arsul Sani Nilai Revisi UU MD3 Lebih Senyap dari Revisi UU KPKAnggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai revisi UU MD3 lebih senyap daripada revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi...
Baca lebih lajut »