Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai revisi UU MD3 lebih senyap daripada revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi...
- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD lebih senyap daripada revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Arsul Sani pun mengakui revisi UU KPK terkesan senyap.
"Nah kenapa terkesan senyap? Ya karena ini bukan sesuatu yang baru ya, bahkan kalau mau dibilang senyap, yang lebih senyap itu adalah revisi undang-undang MD3 ya," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat . Karena, lanjut dia, revisi UU MD3 sesuatu hal yang baru saat ini. Sedangkan revisi UU KPK, kata dia, hanya melanjutkan apa yang telah disepakati DPR bersama pemerintah pada 2017."Tapi kemudian disepakati pula untuk ditunda itu," ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ini.Dia pun mengakui revisi UU KPK tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2019."Tetapi revisi undang-undang KPK ini ada dalam Prolegnas 5 tahunan 2015 - 2019.
Diketahui, Rapat paripurna DPR kemarin telah menyetujui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 menjadi usul DPR. Rapat paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Utut Adianto, dan dihadiri 77 orang anggota DPR, 204 orang anggota di antaranya izin.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Gelar Paripurna Bahas Usulan Revisi UU MD3 dan UU KPKKPK menolak upaya revisi UU KPK oleh DPR.
Baca lebih lajut »
DPR Harapkan Pimpinan KPK Baru Pakai UU Hasil RevisiAnggota Komisi III Masinton Pasaribu menyatakan revisi UU KPK merupakan hal yang sudah matang di DPR karena telah dibahas sejak tahun 2016.
Baca lebih lajut »
KPK tak dilibatkan dalam penyusunan revisi UU KPKKPK mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi ...
Baca lebih lajut »
DPR Bakal Revisi UU KPK, Salah Satunya Soal SP3DPR menganggap KPK perlu memiliki kewenangan mengeluarkan SP3.
Baca lebih lajut »
Diam-diam DPR Sudah Rampungkan Draft Revisi UU KPKMasinton Pasaribu mengklaim, pemerintah dan DPR sejak 2017 lalu sudah menyepakati empat hal untuk dilakukan revisi UU KPK.
Baca lebih lajut »
Tanggapan KPK Terkait Usulan Revisi UU KPKBerbagai upaya revisi UU KPK cenderung melemahkan kerja pemberantasan korupsi.
Baca lebih lajut »