KPK mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi ...
Jakarta - KPK mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan badan legislatif DPR.
RUU KPK tersebut telah diputuskan dalam rapat badang legislatif pada 3 September sebagai RUU usulan badan legislatif dan diminta untuk disetujui dalam paripurna DPR selanjutnya. "Tentu RUU itu tidak akan bisa menjadi UU jika tanpa pembahasan dan persetujuan bersama dengan Presiden karena UU adalah produk DPR bersama Presiden," tambah Febri.
Ketiga, KPK selaku lembaga penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Karenanya itu KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK tolak perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan KorupsiWakil Ketua KPK RI Laode M. Syarif menolak rencana Badan Legislatif DPR yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor ...
Baca lebih lajut »
Sikapi 10 Capim KPK, PBNU: KPK Jangan Punya Agenda LainKPK jangan sampai mempunyai agenda lain selain pemberantasan korupsi.
Baca lebih lajut »
Capim KPK, Ketua KPK: Saya Harap Presiden Berpikir JernihBeberapa guru besar sudah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo.
Baca lebih lajut »
OTT KPK, 5 Orang dan Bupati Bengkayang Tiba di Gedung KPKEnam orang terjaring dalam OTT KPK di Kalimantan Barat, Selasa (3/9/2019). Salah satunya Bupati Bengkayang, Kalimantan Barat,...
Baca lebih lajut »
Ternyata 4 Hal Ini Akan Direvisi dalam UU KPKDi akhir masa kerja DPR periode 2014-2019, DPR akhirnya telah memberanikan diri merevisi UU KPK, setelah beberapa tahun...
Baca lebih lajut »
DPR akan Usulkan Revisi UU KPKMasinton mengatkaan kesepakatan merevisi Undang-Undang KPK telah ada sejak 2017.
Baca lebih lajut »