Putusan MK: KPU Bisa Tentukan Dapil dan Alokasi Kursi DPR dan DPRD Provinsi
"KPU menghormati Putusan MK dan mengapresiasi atas amanah diberikannya kewenangan kepada KPU untuk menyusun dapil dan menentukan alokasi kursi dapil DPR RI dan DPRD provinsi. Artinya, konstitusi mengamanatkan penyusunan dapil dan alokasi kursi DPR RI dan DPRD provinsi Pemilu 2024 kepada lembaga yang tepat, yakni KPU," katanya dalam keterangan resmi KPU, Rabu .
KPU telah menindaklanjuti putusan tersebut dengan menggelar pleno. Dalam rapat pleno tersebut mengundang sejumlah ahli pemilu yang kompeten di bidangnya. Yaitu Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Ahsanul Minan dan Sidik Pramono.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Putusan MK Keluar, KPU Tentukan Dapil Caleg DPR hingga DPRD Kabupaten/KotaSesuai putusan MK Komisi Pemilihan Umum (KPU) menentukan daerah pemilihan calon legislatif dari DPR hingga DPRD kabupaten/kota.
Baca lebih lajut »
MK Putuskan Kewenangan KPU Atur Dapil DPR dan DPRD |Republika OnlinePutusan MK soal kewenangan KPU atur dapil berlaku mulai tahapan Pemilu 2024 ini.
Baca lebih lajut »
KPU Bakal Kaji Putusan MK Soal Aturan Dapil dan Jumlah Kursi DPRD'Langkah-langkah KPU yang akan dilakukan adalah yang pertama kami akan mempelajari putusan Nomor 80 tersebut terutama bagian pertimbangan mahkamah dan juga amar putusannya,'
Baca lebih lajut »
MK: Dapil dan Alokasi Kursi DPR Diatur Peraturan KPUMK memutuskan penentuan dapil dan alokasi kursi DPR dan DPRD diatur dalam peraturan KPU (PKPU), bukan lagi di UU Pemilu.
Baca lebih lajut »
Partai Golkar Sragen Pertanyakan Sumber Data KPU dalam Penambahan Kursi DapilPartai Golkar Sragen ingin KPU Sragen menggunakan data jumlah penduduk yang akurat dalam penentuan jumlah kursi di tiap daerah pemilihan (dapil). Data yang digunakan KPU Sragen saat ini dinilai tak jelas.
Baca lebih lajut »
KPU akan Tindaklanjuti Putusan MK Soal Kewenangan Atur Dapil |Republika OnlineKPU menindaklanjuti, termasuk mengkaji pembuatan PKPU dengan para ahli.
Baca lebih lajut »