PSI DKI Jakarta menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terus menolak membuka dokumen anggaran ke publik.
Jakarta, Beritasatu.com – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terus menolak membuka dokumen anggaran ke publik. Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana menilai upaya menutupi proses penyusunan dan pembahasan anggaran sebagai kemunduran dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.
PSI juga secara resmi telah bersurat kepada Pemprov DKI tertanggal 9 Agustus 2019 meminta agar dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2020 dibuka ke publik. Dua bulan berlalu, hingga kini permintaan tersebut belum dikabulkan. Sebelumnya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta berkilah dokumen KUA-PPAS 2020 tidak dapat dibuka ke publik karena belum sah menjadi produk hukum final. William menilai pandangan tersebut salah dan mengada-ada karena publik harus mengetahui seperti apa isi dokumen KUA-PPAS susunan eksekutif agar bisa membandingkan versi awal dan versi akhir hasil pembahasan DPRD, sehingga jelas apa yang berubah di tahap pembahasan.
William juga telah mengkritisi beberapa anggaran kegiatan yang naik drastis seperti anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan , belanja software antivirus, renovasi rumah dinas Gubernur dan perbaikan sanitasi perkampungan. Ia menilai banyak sekali kegiatan-kegiatan yang perlu dikritisi mendalam karenanya publik harus punya akses terhadap anggaran kegiatan yang nilainya mencapai total sekitar Rp 96 triliun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PSI DKI Desak Anies Baswedan Buka Data Anggaran Sementara 2020PSI DKi menyatakan telah meminta Anies Baswedan membuka KUA PPAS DKI 2020 sejak dua bulan lalu.
Baca lebih lajut »
PSI Ungkap Usulan Anggaran DKI belum Diunggah Pemprov'Hingga kini, belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?'
Baca lebih lajut »
F-PSI DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Pembelian Antivirus Rp 12,9 MiliarWilliam meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan alasan pembelian antivirus tersebut. Megapolitan
Baca lebih lajut »
PSI Kritik Anies Abaikan Prinsip Transparansi AnggaranAnggaran tersebut dimaksud ialah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dibuka ke publik.
Baca lebih lajut »
Sekda DKI Pastikan Gubernur Anies Teken Anggaran TGUPP NaikHanya saja, menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Anies belum mengetahui secara detil keseluruhan anggaran yang diusulkan.
Baca lebih lajut »
KUA PPAS 2020 Tak Ada di Situs, Pemprov DKI di Era Anies Dinilai Tak TerbukaDokumen cikal bakal anggaran Jakarta untuk tahun depan tidak bisa diakses publik. Transparansi politik anggaran dinilai mengalami kemunduran di era Anies.
Baca lebih lajut »