Anggaran tersebut dimaksud ialah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dibuka ke publik.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menolak membuka dokumen anggaran ke publik di website apbd.jakarta.go.id.
“Ini sebuah kemunduran dalam pengelolaan keuangan daerah. Saya bingung apa susahnya dokumen anggaran diupload ke publik seperti biasanya. Kalau memang Pak Anies peduli dengan transparansi, seharusnya setiap tahapan penganggaran ada dokumen yang diupload. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata William dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu .
“Warga Jakarta berhak tahu bagaimana Pemprov menggunakan uang rakyat dalam APBD 2020. Kami minta pembahasan APBD segera dimulai karena tidak mungkin semua kegiatan ini bisa efektif dibahas di DPRD hanya dalam satu bulan," kata William. "Ini bukan uang Gubernur atau DPRD, ini 96 Triliun uang rakyat! Semua tahapan harus transparan, publik jangan disuruh terima jadi saja di ujung,” sambungnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PSI DKI Desak Anies Baswedan Buka Data Anggaran Sementara 2020PSI DKi menyatakan telah meminta Anies Baswedan membuka KUA PPAS DKI 2020 sejak dua bulan lalu.
Baca lebih lajut »
F-PSI DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Pembelian Antivirus Rp 12,9 MiliarWilliam meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan alasan pembelian antivirus tersebut. Megapolitan
Baca lebih lajut »
PSI Ungkap Usulan Anggaran DKI belum Diunggah Pemprov'Hingga kini, belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?'
Baca lebih lajut »
PSI Nilai Perbaikan Rumah Dinas Gubernur Belum UrgenAjuan perbaikan ini juga belum jelas dan mendetail perihal poin-poin apa saja yang menjadi fokus perbaikan rumah dinas tersebut.
Baca lebih lajut »
PSI Dorong Percepatan Pembahasan APBD 2020Hal itu guna mencegah Pemprov DKI melakukan pemborosan anggaran.
Baca lebih lajut »
KUA PPAS 2020 Tak Ada di Situs, Pemprov DKI di Era Anies Dinilai Tak TerbukaDokumen cikal bakal anggaran Jakarta untuk tahun depan tidak bisa diakses publik. Transparansi politik anggaran dinilai mengalami kemunduran di era Anies.
Baca lebih lajut »