'Hingga kini, belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?'
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William A Sarana mempertanyakan mengapa dokumen anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara atau disebut KUA-PPAS 2020 belum diunggah dalam laman daring pemerintah provinsi DKI.
"Hingga kini, belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?" tanya William dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu . Menurutnya, akhir-akhir ini, sedang ramai dibahas mengenai kegiatan APBD 2020 yang memantik perdebatan di masyarakat. Mulai dari kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan , perbaikan rumah dinas Gubernur Anies Baswedan yang mencapai Rp2,4 miliar, anggaran antivirus, sanitasi Grogol, dan lain-lain."Yang diperdebatakan dengan panas di masyarakat hanyalah puncak dari gunung es.
Ia juga meminta pembahasan APBD 2020 segera dibahas. Sampai sekarang, pimpinan definitif DPRD DKI belum dilantik. "Akan tetapi mungkinkah pembahasan APBD 2020 dengan eksekutif dilakukan dengan tempo waktu 1-2 bulan saja? Rasanya sangat sulit, sedangkan APBD 2020 harus disahkan sebelum 2019 berakhir," tandasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PSI Dorong Percepatan Pembahasan APBD 2020Hal itu guna mencegah Pemprov DKI melakukan pemborosan anggaran.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Tak Gajian 6 Bulan Jika Tidak Bisa Sahkan APBD 2020 Sebelum 30 NovemberJika tidak, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta akan diberikan sanksi dengan tidak gajian selama 6 bulan.
Baca lebih lajut »
Wali Kota Optimistis APBD Bekasi 2020 Tembus Rp 7 TriliunSaat ini, RAPBD 2020 masih dibahas di tingkat DPRD Kota Bekasi. Jumlahnya belum memasukkan beberapa pos dana hibah dan insentif.
Baca lebih lajut »
Serapan APBD Jabar 2019 Baru 54,72 PersenRendahnya serapan ini disebabkan oleh proses lelang yang terlambat.
Baca lebih lajut »
Pemilihan Wagub DKI, Dewan Pastikan Setelah Ketua DPRD DilantikKetua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan, pemilihan Wagub akan berjalan setelah ketua DPRD dilantik oleh Kementerian...
Baca lebih lajut »
Kemendagri Sebut SK Pimpinan DPRD DKI Sudah DisiapkanPimpinan DPRD bukan dilantik tapi pengucapan sumpah janji.
Baca lebih lajut »