Penusukan terhadap Menkopolhukam, Wiranto oleh teroris, Kamis (10/10/2019) memaksa pemerintah untuk segera menetakan darurat radikalisme.
Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia meminta pemerintah untuk menetapkan keadaan gawat darurat untuk jangka panjang terkait radikalisme. Insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto dan peristiwa-peristiwa lain membuktikan bahwa radikalisme sudah sangat mengancam bangsa.
Wiranto ditusuk, Kamis di Menes, Pandeglang, Banten. Polisi menyebutkan, dua pelaku dalam kejadian itu terkait dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah , kelompok radikal yang telah melakukan sejumlah teror di Indonesia dan negara-negara lain. Menurut Danik, seharusnya ada upaya serius ke depan agar kejadian serupa tidak terulang. Namun, tetap tak mengabaikan prinsip hak asasi manusia dalam penanganan perkara.
Sementara Juru Bicara PSI Dedek Prayudi mengatakan, pihaknya mengutuk insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto. PSI menilai, dilihat dari sudut pandang apapun, insiden itu merupakan sebuah perbuatan yang keji, yang lahir dari kebencian dan penghianatan terhadap konstitusi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PSI Minta Pengawasan PMT di DKI DiperketatFraksi PSI di di DPRD DKI Jakarta akan menindaklanjuti dengan meminta penjelasan (hearing) bukan hanya SOP, tetapi juga menyangkut pemeriksaan makanan tambahan.
Baca lebih lajut »
Ridwan Kamil Minta Pemerintah Bangun Transportasi Umum di DaerahRidwan Kamil meminta pemerintah pusat menggarap transportasi umum di daerah.
Baca lebih lajut »
Tolak Minta Maaf, Arteria Justru Minta Emil Tarik UcapannyaArteria menyayangkan siap Emil yang justru menjelakkan DPR|
Baca lebih lajut »
Arteria Dahlan Dituntut Minta Maaf atau Minta PDIP untuk PAWHimpunan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Lingkungan UI menuntut permohonan maaf Arteria Dahlan yang menyebut Emil Salim sesat, atau meminta PDIP segera lakukan PAW.
Baca lebih lajut »
PSI Ungkap Usulan Anggaran DKI belum Diunggah Pemprov'Hingga kini, belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?'
Baca lebih lajut »
F-PSI DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Pembelian Antivirus Rp 12,9 MiliarWilliam meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan alasan pembelian antivirus tersebut. Megapolitan
Baca lebih lajut »