Publik harus mengetahui seperti apa isi dokumen KUA-PPAS yang disusun oleh eksekutif.
Jakarta, Beritasatu.com – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI mengkritik sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang terus menolak membuka dokumen anggaran ke publik.
Untuk itu, Fraksi PSI DPRD DKI sudah secara resmi melayangkan surat kepada Pemerintah Provinsi DKI pada 9 Agustus 2019. Dalam surat tersebut, pihaknya meminta Anies Baswedan membuka dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2020 dibuka ke publik.
“APBD 2020 ini besar sekali, hampir Rp 100 triliun. Kalau dokumen itu tidak dibuka, bagaimana bisa rakyat mengkritisi dan menyampaikan aspirasi terhadap apa yang Pemprov susun? Kami minta semua dibuka supaya terang benderang,” jelas William Aditya Sarana. “Sekarang ini jangankan dokumen KUA-PPAS usulan eksekutif, dokumen RKPD 2020 yang sudah resmi dan final juga tidak ada. RKPD kan sudah final, seharusnya file itu sudah ada di apbd.jakarta.go.id. Kenyataannya, itu tidak ada. Sama sekali tidak ada transparansi,” terang William Aditya Sarana.
“Warga Jakarta berhak tahu bagaimana Pemprov menggunakan uang rakyat dalam APBD 2020. Ini bukan uang Gubernur atau DPRD, ini Rp 96 triliun uang rakyat! Semua tahapan harus transparan, publik jangan disuruh terima jadi saja di ujung,” tegas William Aditya Sarana.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PSI Kritik Anies Abaikan Prinsip Transparansi AnggaranAnggaran tersebut dimaksud ialah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dibuka ke publik.
Baca lebih lajut »
PSI DKI Desak Anies Baswedan Buka Data Anggaran Sementara 2020PSI DKi menyatakan telah meminta Anies Baswedan membuka KUA PPAS DKI 2020 sejak dua bulan lalu.
Baca lebih lajut »
PSI Tuntut Transparansi Anggaran, Anies BergemingPSI DKI Jakarta menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terus menolak membuka dokumen anggaran ke publik.
Baca lebih lajut »
Legislasi Harus Cerminkan Aspirasi PublikCAPAIAN kinerja legislasi anggota dewan periode 2014-2019 sangat minim.
Baca lebih lajut »
PSI Dorong Percepatan Pembahasan APBD 2020Hal itu guna mencegah Pemprov DKI melakukan pemborosan anggaran.
Baca lebih lajut »
Fenomena 'Buzzer' Politik, Bisingnya Media Sosial hingga Pentingnya Pencerdasan PublikRiuhnya buzzer politik dianggap bisa memanipulasi opini publik. Perlu ada pencerdasan masyarakat agar bisa memilah informasi yang didengungkan.
Baca lebih lajut »